Mataram (postkotantb.com)- Komisi V DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD sebagai mitra kerja. Hadir dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, RSUD NTB.
Hadir pula pihak RS Mandalika, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dan Baznas NTB.
RDP perdana yang berlangsung, Senin (13/01/2025), merupakan momentum untuk saling mengenal, mengingat sebagian anggota Komisi V tergolong baru. Diskusi pada rapat tersebut berlangsung hangat dan familiar.
Anggota Komisi V DPRD NTB, H.M. Jamhur mengaku, dalam rapat tersebut, dirinya sempat menyindir beberapa persoalan di masa lalu. Salah satunya pelayanan di RSUD NTB.
"Dulu sering terjadi pelayanan rumah sakit termasuk pada pasien BPJS, kurang menyenangkan," katanya.
Berkaitan dengan pelayanan RSUD NTB, ia menitik beratkan persoalannya kepada tingkat kemampuan Sumber daya Manusia (SDM). Karena pola pelayanan rumah sakit yang prima menurutnya, akan memberikan energi positif bagi pasiennya.
"RSUD NTB, harus benar-benar menata pelayanannya. Bahkan masyarakat yang tidak mampu, harus dilayani, tidak perlu lagi banyak pertanyaan, nanti urus yang lain," tegasnya.
"Sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya dinikmati oleh kalangan orang-orang kaya. Tapi masyarakat bawah juga ikut merasakan pelayanan rumah sakit pemerintah," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga mengkritik beberapa OPD lainnya yang dinilai masih abai terhadap saran dan masukan Dewan. Sehingga ia mengajak mitra kerja tersebut untuk saling bersinergi dan mengedepankan transparansi serta menciptakan kolaborasi yang baik, dalam rangka memajukan Bumi Gora.
"Ayok, kita bangun kemitraan yang sehat, dan jangan pernah ada dusta diantara kita," pesannya.(RIN)
Hadir pula pihak RS Mandalika, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dan Baznas NTB.
RDP perdana yang berlangsung, Senin (13/01/2025), merupakan momentum untuk saling mengenal, mengingat sebagian anggota Komisi V tergolong baru. Diskusi pada rapat tersebut berlangsung hangat dan familiar.
Anggota Komisi V DPRD NTB, H.M. Jamhur mengaku, dalam rapat tersebut, dirinya sempat menyindir beberapa persoalan di masa lalu. Salah satunya pelayanan di RSUD NTB.
"Dulu sering terjadi pelayanan rumah sakit termasuk pada pasien BPJS, kurang menyenangkan," katanya.
Berkaitan dengan pelayanan RSUD NTB, ia menitik beratkan persoalannya kepada tingkat kemampuan Sumber daya Manusia (SDM). Karena pola pelayanan rumah sakit yang prima menurutnya, akan memberikan energi positif bagi pasiennya.
"RSUD NTB, harus benar-benar menata pelayanannya. Bahkan masyarakat yang tidak mampu, harus dilayani, tidak perlu lagi banyak pertanyaan, nanti urus yang lain," tegasnya.
"Sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya dinikmati oleh kalangan orang-orang kaya. Tapi masyarakat bawah juga ikut merasakan pelayanan rumah sakit pemerintah," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga mengkritik beberapa OPD lainnya yang dinilai masih abai terhadap saran dan masukan Dewan. Sehingga ia mengajak mitra kerja tersebut untuk saling bersinergi dan mengedepankan transparansi serta menciptakan kolaborasi yang baik, dalam rangka memajukan Bumi Gora.
"Ayok, kita bangun kemitraan yang sehat, dan jangan pernah ada dusta diantara kita," pesannya.(RIN)
0 Komentar