 |
| Wakil Ketua DPRD Loteng, HL. Sarjana |
Lombok Tengah, (postkotantb.com)– Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tengah menjadi perhatian serius menyusul tingginya angka putus sekolah yang mencuat ke permukaan.
Beredar isu bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Loteng melaporkan data mencengangkan, sekitar 15.000 siswa SD dan SMP di wilayah ini dinyatakan putus sekolah.
Angka tersebut kini menjadi bom waktu bagi dunia pendidikan setempat dan memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kami perlu tau apa alasan tingginya angka putus sekolah di daerah ini,” kata Wakil Ketua DPRD Loteng, HL. Sarjana via WhatsApp, Senin (07/04/2025).
Ia menyebut fenomena ini sebagai “catatan kelam” bagi pendidikan Loteng, terutama karena bertolak belakang dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan pendidikan gratis untuk semua anak bangsa.
Menurut politisi PKB ini, program pendidikan gratis yang digaungkan presiden bertujuan menekan angka putus sekolah di seluruh Indonesia.
“Presiden menginginkan pembangunan sekolah gratis di semua daerah. Ini untuk menekan tingginya angka putus sekolah,” terang politisi PKB ini.
Untuk mengusut tuntas persoalan ini, HL. Sarjana mengungkapkan bahwa DPRD Loteng melalui Komisi IV akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.
Langkah ini diambil guna memverifikasi data yang dirilis PGRI serta mencari klarifikasi langsung dari pihak terkait.
“Nanti melalui Komisi IV kami akan memanggil pihak Dikbud untuk memastikan data yang berkembang saat ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai tak boleh tinggal diam menghadapi krisis pendidikan ini. Apalagi, isu ini sudah mulai mencuri perhatian pihak luar.
“Jika apa yang disampaikan PGRI itu benar, maka Pemda harus segera bersikap. Ini sangat miris, dan kami butuh data kongkrit secepatnya,” pungkasnya. (Irsyad)
Pewarta : Lalu Irsyadi
0 Komentar