 |
| Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, SE., melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan memimpin diskusi strategis bersama jajaran Pemerintah Daerah, di Ruang Rapat Graha Fitrah, Senin (07/07/2025). |
Sumbawa Barat (pistkotantb.com)- Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, SE., melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan memimpin diskusi strategis bersama jajaran Pemerintah Daerah, di Ruang Rapat Graha Fitrah, Senin (07/07/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah drh. Hairul, M.M., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khusnarti, S.Pd., M.M.Inov., Asisten Ekonomi dan Pembangunan Muhammad Yusuf, S.I.P., Asisten Administrasi Umum dr. H. Syaifuddin, Kepala Dinas Perkim KSB Novrizal, SE, serta para kepala OPD, Wamen menegaskan kesiapan KSB untuk menjadi pilot project Nasional dalam penataan kawasan permukiman berbasis potensi lokal dan budaya gotong royong.
Dalam arahannya, Wamen Fahri menyampaikan bahwa program renovasi tiga juta unit rumah yang dicanangkan pemerintah pusat harus disambut dengan kesiapan teknis dan kelembagaan di daerah. Ia menyoroti bahwa masyarakat KSB memiliki semangat wirausaha dan tradisi sosial yang kuat, menjadikan daerah ini unggul dalam kesiapan penyerapan anggaran.
“KSB tidak hanya layak menjadi yang terbaik di NTB, tapi juga bisa menjadi contoh nasional,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penataan bantaran sungai dan kawasan pesisir sebagai bagian dari strategi kota yang bersih, tertata, dan bernilai ekonomi tinggi. Menanggapi hal tersebut, Sekda KSB drh. Hairul dan Kepala Dinas Perkim Novrizal Zainsyah, S.E., menyampaikan kesiapan daerah dalam menyelaraskan program pusat dengan data kemiskinan lokal.
Kawasan Maluk telah disiapkan sebagai lokasi prioritas, dengan dukungan data dari Dinas Sosial dan koordinasi lintas sektor. Penataan drainase primer di Kota Taliwang dan rencana pembangunan rumah susun di Kampung Songa juga menjadi bagian dari strategi terpadu yang diusulkan kepada kementerian.
“Kami berharap kawasan kumuh bisa direlokasi dan ditata menjadi kawasan layak huni,” ujar Novrizal.
Kepala Bappeda KSB, Suhadi, S.P., M.Si., menambahkan bahwa masyarakat KSB lebih membutuhkan bantuan pembangunan rumah tapak dibandingkan rumah susun, mengingat mayoritas warga telah memiliki lahan. Hal ini sejalan dengan strategi Wamen PKP yang menekankan pentingnya renovasi rumah tidak layak huni sebagai bentuk subsidi kolateral tahap kedua.
“Jika rumah layak huni sudah tersedia, maka masyarakat bisa lebih produktif dan terhubung dengan akses pembiayaan,” jelas Wamen Fahri.
Salah satu poin penting yang ditekankan Wamen adalah perlunya ide dan perencanaan yang matang. Ia menyoroti bahwa ketersediaan anggaran bukanlah masalah utama, melainkan kurangnya desain dan konsep yang kuat.
“Uang ada, tapi kalau tidak ada ide, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar koperasi lokal seperti Koperasi Merah Putih dilibatkan sebagai penyedia bahan bangunan, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan seiring dengan pembangunan fisik. Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan lintas kementerian, KSB diharapkan mampu menjadi model nasional dalam penataan kawasan permukiman yang bersih, tertata, dan berdaya saing.
Wamen Fahri menutup arahannya dengan ajakan untuk memperkuat sinergi, mempercepat desain kawasan, dan menjadikan KSB sebagai contoh nyata keberhasilan pembangunan berbasis potensi lokal dan kepemimpinan daerah yang visioner.
Pewarta: Amry Sanjaya Rayes.
0 Komentar