 |
| Workshop Kebijakan Tata Ruang dan Konsep Pembangunan Yang Berbasis Iklim dan Minim Risiko Bencana bertempat di Aula Bupati (11/08/2025). |
Lombok Utara (postkotantb.com)- Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT membuka Workshop Kebijakan Tata Ruang dan Konsep Pembangunan Yang Berbasis Iklim dan Minim Risiko Bencana bertempat di Aula Bupati (11/08/2025).
Hadir juga Wakil Ketua DRPD KLU Hakamah, Para Kepala OPD lingkup Pemda KLU, Camat Kayangan Siti Rukayah, ST, Camat Bayan Arifin, S.Sos, Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Rinjani Barat, Kepala TNGRC Toni Anwar, S.Hut., M.T, Para Perwakilan Kepala Desa se-KLU, serta undangan lainnya.
Manager Area Lombok Yayasan Sheep Indonesia, Fauzi Yulia Rahman menuturkan, dalam rangka memperkuat integrasi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang nantinya kebijakan pembangunan dan tata ruang, telah dilakukan desk review terhadap berbagai dokumen kebijakan kawasan.
“Kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat koherensi antara API dan PRB dalam perencanaan pembangunan lintas sektor serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang perlu diperbaiki,"ujarnya.
Masih kata Fauzi bahwa workshop yang bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kajian serta kebijakan tata tuang yang berlaku di wilayah KLU, guna mengidentifikasikan kesenjangan terhadap isu iklim dan risiko bencana, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis lanskap.
"Perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana di KLU menuntut adanya penguatan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif dan berkelanjutan," jelasnya.
Sementara Wabup Kus menyampaikan bahwa workshop sangat penting dikarenakan masa depan KLU akan sangat dipengaruhi oleh cara menata ruang dan membangun wilayah sesuai dengan tanyangan iklim dan potensi bencana akan dihadapi.
"Perubahan iklim bukan lagi sekedar topik diskusi di forum-forum internasional atau kajian para ilmuan, namun perubahan iklim adalah fakta yang nyata dan sudah dirasakan bersama," nilainya.
Berdasarkan data dari berbagai belahan dunia menunjukan adanya peningkatan suhu rata-rata tahunan. Peningkatan tersebut menjadi sinyal bahwa sistem iklim sedang mengalami perubahan yang signifikan.
“Perubahan iklim ini memiki hubungan erat dengan risiko bencana, khususnya bencana yang beraifat hidrometeorologis, yaitu bencana yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, badar dan gelombang pasang,”bebernya.
Kata Wabup Kus sepandan pantai di Lombok Utara telah mengalami abrasi yang mengakibatkan perubahan garis pantai tentu karna perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi.
"Kebijakan tata ruang yang diambil Pemda menjadi salah satu hal yang sangat penting, kesiapan dalam menghadapi bencana adalah hal yang perlu direncanakan bersama," tegasnya.
Harapan yang telah disusun tudak hanya sekedar tulisan,perlu di implementasikan disetiap penyusunan pembangunan di wilayah KLU. Potensi bencana terjadi di KLU sangat tinggi, untuk itu Wabup Kus berharap para peserta workshop dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga di seluruh kebijakan pembangunan dapat mengadaptasi hasil workshop yang dilaksanakan.
"Pembangunan berbasis bencana tidak hanya berbentuk kebijakan saja tapi butuh komitmen dan kolaborasi untuk mewujudkan yang menjadi cita-cita bersama,"terangnya.
"Kita tidak sedang meminjam oksigen dari pendahulu kita tetapi kita meminjamnya dari para penerus kita nanti,” jelasnya.
Wabup Kus berharap kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat langsung di aplikasikan dalam kebijakan daerah. “Semoga forum ini menjadi langkah nyata menuju Lombok Utara yang tahan iklim, aman dari risiko bencana dan tetap lestari lingkungan hidupnya,” harapnya.
Pewarta: Jaharudin.
0 Komentar