Lombok Timur (postkotantb.com) - Rapat Evaluasi satu tahun beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi IV DPRD, Satgas SPPG , Korwil, Koordinator Regional NTB, Pimpinan OPD terkait dan Korcam Se Kabupaten Lombok Timur,digelar di ruang rapat Kantor DPRD Kab. Lombok Timur. Senin (15/01/2026).

Rapat evaluasi tersebut membahas beragam persoalan yang terjadi di berbagai SPPG selama ini. Seperti Menu MBG Basi, kedaluarsa, menu yang tidak cocok sampai kepada persoalan terjadinya ketidak Akuran antara Mitra Dapur MBG dengan kepala dapur, ahli gizi dan akuntan.

Dari pantauan rapat tersebut Korwil SPPG Lombok Timur Agamawan dalam rapat tersebut mengakui masih banyak persoalan yang terjadi di masing-masing dapur yang kedepan harus terus dibenahi,"katanya,

Ia mengatakan Program MBG di Lombok Timur dimulai sejak 13 Januari 2025 lalu, hingga saat ini sudah ada 213 Dapur MBG yang sudah beroperasi sampai saat ini, dengan banyaknya dapur MBG yang sudah Raning ada saja yang menimbulkan masalah terutama dalam penyajian menu MBG yang basi, kedaluarsa dan persoalan lainnya.ujarnya lagi, bahkan
"Dari penelusuran kami sejatinya tidak ada yang basi pada saat dilakukan Pemorsian di Dapur MBG. Tetapi karena proses pengantaran yang memakan waktu yang lama mungkin itu yang menyebabkan menu MBG itu jadi basi pada saat sampai di Penerima Manfaat," terangnya.

Sementara itu Ketua Satgas MBG Lotim H.M.Juaini Taofik dalam keterangannya,tugas dari satgas tidak bisa ikut campur kedalam aktivitas MBG. Tugas satgas hanya memberikan masukan dan data dari semua MBG yang ada di Lotim. Sehingga ia mengakui pihaknya tidak bisa memberikan masukan tentang persoalan yang terjadi di masing-masing dapur.

Yang jelas menurut ketua satgas yang saat ini menjabat Sekda Lotim, mengatakan," akibat keberadaan dari MBG ini menurut data statistik kumulatifnya tahun 2024 nilai tukar usaha pertanian kita itu ada pada angka 125,36 persen nilai tukar usaha pertanian,"sembari menambahkan,
"Nilai tukar usaha pertanian itu adalah membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh petani dibagi dengan yang dibutuhkan lalu dikali 100 persen, nah 2025 nilai tukar usaha pertanian kita itu meningkat menjadi 139,66 persen ini data resmi dari badan pusat statistik yang kemarin tanggal 5 Januari 2026 artinya naik 27 persen dari sektor pertanian,"ungkapnya
 
H.M.Juaini Taofik,menambahkan,"
Namun ia menduga persoalan yang terjadi selama ini di masing-masing SPPG seperti menu masakan basi, dan susu kedaluarsa serta keterlambatan pembayaran dan kasus kasus lainnya. Hal itu disebabkan oleh pelanggaran SOP dari SPPG yang dikeluarkan oleh BGN,"paparnya.
       
Namun demikian,tegasnya,harus disadari bahwa masyarakat kita sifatnya Pragmatis.

H.L.Hasan Rahman anggota DPRD Lotim Komisi IV. Sengkarut yang terjadi selama ini di tubuh SPPG Lombok Timur disebabkan lemahnya koordinasi antara Mitra MBG (Pemilik Dapur) dengan pelaksana kegiatan seperti Kepala Dapur,Ahli Gizi dan Akuntan. 

"Timbulnya berbagai persoalan di Dapur MBG disebabkan karena lemahnya koordinasi antara Mitra atau pemilik Dapur dengan SPPI, Ahli Gizi dan Akuntan. Semestinya mereka memiliki koordinasi yang bagus. 
       
Untuk itu saya Hasan Rahman,"saya harapkan dibentuk Tim khusus yang mengawal SPPG ini,"harapnya. 

Hal  yang sama dengan Ketua DPRD Lotim M.Yusri berharap agar semua lapisan masyarakat mendukung dan turut mengawal program pemerintah yang dinilai sangat bagus untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 mendatang. 

Ia menambahkan," karena ini program pemerintah yang baru dan dinilai cukup baik, maka tentu akan terjadi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, Namun Demikian ,"inilah yang harus dibenahi dan diperbaiki agar kedepan semakin baik, sehingga tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan. (Mul)