LSM Garuda Indonesia Sebut Meritokrasi Ala Gubernur NTB “Hanya Angan Belaka”

  

M Zaini.SH.,MH Direktur LSM Garuda Indonesia. Foto Istimewa 

Mataram, (postkotantb.com) - Sudah satu tahun pemerintahan Gubernur NTB Lalu M. Iqbal berjalan. Namun, slogan dalam kampanye dahulu yaitu akan melakukan Meritokrasi di NTB hanya slogan “angan-angan” semata. Sejak dilantik. Masyarakat NTb berharap banyak kepada Gubernur baru ini. Namun sampai saat ini. Program-program yang dijanjikan masih hanya sebatas “Akan” dan jauh dari harapan. 

Dari yang paling dasar saja yaitu menata birokrasi yang clean dalam bentuk Meritokrasi hanya sebatas slogan kosong dan buaian angin seger bagi masyarakat NTB. Salah satu aktivis NTb yaitu Direktur LSM Garuda Indonesia menyampaikan pendapatnya terkait dengan Meritokrasi yang “hanya angan-angan” dari gubernur NTB Lalu M. Iqbal. 

Sebut saja, sejak awal dilantik, beberapa perombakan yang dilakukan masih sebatas memenuhi hasrat politik dan hasrat tim suksesnya saja. Seperti perombakan jajaran petinggi di Bank NTB Syariah. Perombakan beberapa kepala dinas dan pembentukan tim percepatan yang hanya membebankan anggaran belanja daerah. 

Yang paling disoroti oleh M. Zaini Direktur Garuda yaitu panitia Seleksi dari semua yang ada di NTB menimbulkan beberapa spikulasi yang negatif. Sebab, dalam setiap pembentukan Tim Seleksi (pansel) hanya menunjuk orang orang yang itu-itu saja. Bahkan yang menarik yaitu ada orang yang selalu menjadi panitia seleksi apapun jabatan yang akan dibentuk oleh Gubernur NTB. Sehingga bisa disebut Pansel “Sapujagat”. 
“yang kami pertanyakan yaitu dalam setiap pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Gubernur NTB selalu menunjuk orang itu. Apakah tidak ada orang pintar di NTB ini” Ungkap M. Zaini melalui rilis resminya kepada media ini Senin, (16/02/2026). 

Pernyataan bahwa meritokrasi hanya sebatas angan oleh Gubernur NTB mencerminkan kritik terhadap kesenjangan antara retorika kebijakan dan praktik nyata pemerintahan. 

Meritokrasi seharusnya menjamin promosi jabatan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Namun, ketika proses rekrutmen dan mutasi ASN masih dipengaruhi kedekatan politik, loyalitas pribadi, atau kepentingan kelompok tertentu, maka meritokrasi berubah menjadi slogan tanpa substansi. 

Situasi ini berisiko melemahkan profesionalisme birokrasi, menurunkan motivasi aparatur yang berprestasi, serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tanpa sistem penilaian yang transparan dan akuntabel, meritokrasi sulit terwujud sebagai budaya kerja. 

Karena itu, kritik tersebut menjadi pengingat penting bahwa komitmen terhadap meritokrasi harus dibuktikan melalui mekanisme seleksi terbuka, evaluasi objektif, dan konsistensi kebijakan bukan sekadar wacana politik. 
M.Zaini juga menambahkan bahwa, bagaimana NTB mau Makmur Mendunia jika orang-orang yang dijadikan pembantu Gubernur NTB merupakan orang-orang yang itu-itu saja. Bisa dikatakan hanya meroling posisi saja, namun orangnya tetap sama. 
“Bagaimana NTB mau makmur dan mendunia jika orang-oranya hanya itu-itu saja” Tambah M. Zaini. 

Pola ini mencerminkan stagnasi dalam tata kelola pemerintahan. Ketika rotasi kepemimpinan tidak berbasis kompetensi, tetapi pada kedekatan dan kepentingan tertentu, maka ruang bagi inovasi dan gagasan baru menjadi tertutup. Akibatnya, birokrasi kehilangan energi perubahan dan cenderung berjalan di tempat.Pembangunan membutuhkan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi luas sesuai tantangan zaman. 

Jika yang diberi kepercayaan selalu figur lama dengan pola kerja yang sama, maka sulit berharap muncul terobosan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, praktik ini juga mematikan semangat aparatur muda yang kompeten karena mereka melihat tidak adanya keadilan dalam jenjang karier. 

Untuk benar-benar maju dan mendunia, daerah harus berani membuka ruang meritokrasi yang nyata: seleksi terbuka, penilaian kinerja yang objektif, dan kesempatan yang setara bagi semua aparatur. Tanpa itu, slogan kemajuan hanya akan menjadi retorika, bukan realitas yang dirasakan masyarakat. (red)