Lombok Utara, (postkotantb.com) - Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Lombok Utara menggelar Diskusi Publik bertajuk "Memperkuat Keadilan Hak dan Keberlanjutan Pesisir melalui Kolaborasi Akademik". Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Lesehan Pantai Wash Beraringan pada Senin, 23 Februari 2026 (05 Ramadhan 1447 H).

Kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta yang terdiri dari Koordinator Wilayah DPP KNTI kawasan Indonesia Timur, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, pengurus KNTI lokal, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), serta elemen pemuda, pelajar, dan mahasiswa pesisir.


Najamudin, S.Pd., selaku Penanggung Jawab Program menjelaskan, bahwa diskusi ini secara khusus menggandeng Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Mataram (UNRAM) sebagai pemateri utama.

"Fokus utama kami adalah pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan. Kami ingin memastikan adanya landasan ilmiah dan kolaborasi akademik dalam memperjuangkan hak-hak nelayan," ujar Najam.

Ketua DPD KNTI Lombok Utara Efendi, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan, bahwa kapasitas nelayan tradisional dalam memahami kawasan tenurial harus ditingkatkan guna menghadapi dinamika pemanfaatan ruang laut yang semakin padat di Lombok Utara.

Koordinator Wilayah KNTI Indonesia Timur, Dedi Sopian memberikan paparan tajam mengenai kondisi pesisir nasional. Ia menyoroti bahwa dalam dua dekade terakhir, nelayan kecil menghadapi tekanan berat akibat Ekspansi industri ekstraktif dan pariwisata skala besar, Proyek reklamasi dan infrastruktur maritim dan Kebijakan tata ruang laut yang cenderung terlalu berorientasi pada investasi.

"Kondisi ini memicu ocean grabbing atau perampasan ruang laut yang menghilangkan akses nelayan terhadap sumber penghidupannya. Diskusi ini penting untuk menghasilkan model pengelolaan bersama antara komunitas nelayan dan pemangku kebijakan," tegas Dedi.


Puncak acara ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD KNTI Kabupaten Lombok Utara dengan Universitas Mataram. Nota kesepahaman ini memuat poin-poin kolaborasi strategis dalam pengelolaan kawasan tenurial nelayan untuk menjamin keadilan hak dan keberlanjutan ekosistem pesisir di masa depan.

Forum ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memproteksi wilayah tangkap nelayan tradisional dari ancaman konflik pemanfaatan ruang dan memastikan kelestarian laut bagi generasi mendatang. (@ng)