Lombok Barat, (postkotantb.com) – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn., bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi NTB menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Giri Sasak Hamdani, perwakilan Polsek Kuripan AIPDA L. Didy, Ketua HIPPI NTB Rosyidi, S.E., tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta warga setempat.

Dalam sambutannya, Hj.Evi Apita Maya menegaskan pentingnya pemahaman dan pengamalan Empat Pilar MPR RI sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat Pilar tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.


"Hari ini kita bersama-sama memperkuat wawasan kebangsaan melalui pemahaman Empat Pilar MPR RI. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus dijaga dan diamalkan oleh seluruh masyarakat," ujar Hj. Evi Apita Maya.

Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Iwan Kurniawan, S.H., menyampaikan materi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui implementasi nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, NKRI sebagai bentuk negara yang tidak dapat dipisahkan dari Sabang sampai Merauke, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia.

Menurutnya, semangat menjaga keutuhan NKRI harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat nasionalisme dan persatuan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Iwan juga menyoroti pentingnya legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menyinggung kasus yang sempat viral terkait usaha "Cilok Ngangak", ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan dan kewajiban perpajakan guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

"Kami mendorong pemerintah desa dan organisasi masyarakat untuk aktif memberikan edukasi kepada para pelaku usaha agar memiliki legalitas usaha yang lengkap. Dengan demikian, potensi permasalahan hukum maupun administrasi dapat diminimalisir," ujarnya.

Sementara itu, Hj. Evi Apita Maya juga menyampaikan sejumlah program prioritas nasional yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, KDMP diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui sistem koperasi yang dikelola secara gotong royong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Hj. Evi menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan, termasuk penyempurnaan sistem, fasilitas pendukung, serta standar operasional dapur penyedia makanan bergizi.

"Pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Semua pihak harus bersama-sama memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang ada sehingga kualitas layanan dan gizi yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua HIPPI NTB, Rosyidi, S.E., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memperkuat wawasan kebangsaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyerap aspirasi para pelaku usaha kecil dan menengah di NTB.

Rosyidi menegaskan bahwa HIPPI NTB siap menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi pelaku UMKM, khususnya terkait persoalan legalitas usaha, perpajakan, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

"Kami berharap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di daerah dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. HIPPI siap memfasilitasi dan mendampingi para pelaku UMKM agar dapat berkembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.


Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusiasme. Peserta aktif mengikuti sesi dialog dan tanya jawab mengenai wawasan kebangsaan serta berbagai isu pembangunan ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan hadiah kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan terkait materi sosialisasi. Pada akhir acara, peserta juga menerima Buku Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebagai bahan edukasi untuk memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar MPR RI semakin kuat sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang tertib, legal, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun nasional. 

Pewarta: Ramli Jamak Lobar