Lombok Timur, (postkotantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mempercepat transformasi digital di sektor kebencanaan. Kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjadi kunci untuk menyamakan persepsi soal penerapan teknologi penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal.

Langkah itu diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Sistem Peringatan Dini Berbasis Kearifan Lokal Melalui Platform Android di Wilayah Pesisir Lombok Timur”. Kegiatan dibuka langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin di Ruang Rapat Bupati, Rabu (01/7/2026).

Aplikasi EWS Gumi Sasak, Murah Tapi Fungsional Tinggi


Bupati Haerul Warisin mengapresiasi ditunjuknya Lombok Timur sebagai lokus pengembangan aplikasi _Early Warning System_ (EWS) Gumi Sasak.

“Inovasi ini mengintegrasikan kearifan lokal dan menyematkan fitur berbahasa Sasak. Harapannya bisa mendeteksi potensi bencana mulai dari tsunami, kebakaran, hingga banjir. Ini sangat membantu masyarakat pesisir dan pemerintah mengurangi dampak bencana,” kata Bupati.

Lombok Timur memang punya garis pantai panjang sehingga rawan bencana pesisir.

Ketua Tim Peneliti UMJ, Azhari Aziz Samudra, menjelaskan aplikasi yang masih dikembangkan ini dirancang terintegrasi, berbiaya murah, namun fungsionalitasnya tinggi. 


Ada 16 fitur pendeteksi bencana dengan nama berbahasa lokal agar inklusif dan mudah dipahami warga. Ke-16 fitur itu adalah: 
Lindu, Rinjani, Segoro, Gumi Rebah, Angin Ribut, Air Bales, Api Hutan, Gumi Kering, Geledeg, Suhu Bumi, Pesisir Pantai, Bersih Ruak, Takaran Ujan, Banjir Kokoh, Kulkul EWS, dan Pos Relawan.

Sistem ini juga dibekali teknologi GPS untuk memetakan titik koordinat secara akurat. Data itu akan memudahkan OPD mengambil tindakan darurat lebih cepat.

BPBD Jadi Verifikator 24 Jam

Secara teknis, operasional platform akan bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Lombok Timur sebagai verifikator utama. 

BPBD wajib menyediakan mode siaga 24 jam untuk menyaring laporan masyarakat, sebelum diteruskan ke dinas terkait.


Ke depan, sistem terkontrol ini tidak hanya untuk kebencanaan. Pemkab Lotim memproyeksikan integrasinya ke program sektoral lain demi mewujudkan tata kelola "smart city"seutuhnya di Lombok Timur.

FGD tersebut dihadiri Sekda, BPBD, BPPD, Dinsos, Dinas PUPR, Dikes, Diskominfo, dan Dishub.

Pewarta: Multasri