Mataram, (postkotantb.com) – Upaya memastikan proses pengangkatan atau adopsi anak terlantar berjalan sesuai ketentuan hukum terus diperkuat melalui sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Sosial Kota Mataram, Selasa (06/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kasubnit I Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram, Aiptu Sri Rahayu, SH., hadir sebagai narasumber bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Mataram serta perwakilan instansi dan lembaga terkait.
Aiptu Sri Rahayu memaparkan materi mengenai legalitas hukum pengangkatan atau adopsi anak terlantar. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum, definisi operasional penyidik PPA, pintu masuk perkara ke Unit PPA, alur pengangkatan anak secara legal maupun ilegal, prosedur penyerahan anak terlantar, hingga standar operasional penanganan bayi yang ditemukan.
Tak hanya itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai modus dan alur adopsi ilegal yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan merugikan anak.
Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma YP., S.T.K., S.I.K., M.Si., melalui Plt. Kanit PPA Satreskrim Polresta Mataram, Iptu Sang Putu Gede, SH., mengatakan kehadiran personel Unit PPA dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus sinergi Polri dengan pemerintah dalam memastikan proses pengangkatan anak dilakukan sesuai aturan.
"Kami mengapresiasi Dinas Sosial Kota Mataram yang menyelenggarakan sosialisasi mengenai tata cara adopsi anak. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dapat memahami dengan benar mekanisme dan ketentuan dalam pengangkatan atau adopsi anak," ungkapnya.
Menurutnya, pemahaman mengenai prosedur hukum menjadi hal penting agar proses pengangkatan anak tidak dilakukan secara sembarangan. Terlebih, anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah bersama pemerintah, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah serta meminimalisir potensi persoalan yang dapat muncul akibat proses pengangkatan atau adopsi anak yang tidak sesuai ketentuan.
Dengan pemahaman yang lebih baik, proses pengangkatan anak diharapkan dapat dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. (Red)


0Komentar