Sumbawa Besar, (postkotantb.com) – Penanganan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa perlu diarahkan pada langkah nyata yang mampu memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, tidak hanya melalui pendataan, tetapi juga dengan program yang menyentuh kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatan warga.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs.H.Mohamad Ansori, menegaskan bahwa upaya tersebut membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah agar kebijakan yang disusun dapat menjawab persoalan masyarakat secara tepat.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Selasa (13 Oktober 2026).


Menurut Ansori, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari tersedianya data. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi tersebut diterjemahkan menjadi intervensi yang sesuai dengan kondisi warga, mulai dari perbaikan kelayakan hunian hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

“Upaya penurunan kemiskinan harus bersama solusi konkret yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka dapat memperbaiki kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan,” ujar Ansori.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi serta menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah yang terukur. Setiap program, menurutnya, harus memiliki sasaran yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ansori juga mengingatkan pentingnya keakuratan data sebagai pijakan dalam menentukan prioritas penanganan. Pendataan perlu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kondisi rumah, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

“Pentingnya validitas data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pendataan tidak hanya mencakup kondisi rumah dan kelayakan hunian, tetapi juga aspek sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

Ia pun meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data yang valid dan menjadikannya dasar untuk menyusun langkah penanganan sesuai persoalan di lapangan.

“Kami meminta seluruh perangkat daerah untuk memberikan data yang valid dan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah nyata,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat serta sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Sumbawa.

Dalam laporannya, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan BPKP dalam penyediaan informasi awal serta data yang akurat untuk mendukung upaya penurunan jumlah kantong kemiskinan.


Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat menyelaraskan program lintas perangkat daerah, sehingga penanganan kemiskinan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi berlanjut pada tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan daerah yang unggul, maju, dan sejahtera melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Jhey)