Sumbawa Besar, (postkotantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempertajam arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan memastikan seluruh program organisasi perangkat daerah (OPD) selaras dengan prioritas pembangunan, program strategis nasional, serta inovasi daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, menyampaikan hal tersebut kepada awak media saat jeda istirahat kegiatan Summit II Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (10/11/2026).

Dedy menjelaskan, terdapat lima prioritas pembangunan daerah yang menjadi pedoman penyusunan program kerja tahun 2027. Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi melalui industrialisasi, peningkatan nilai tambah, penanganan kemiskinan, dan ketahanan sosial budaya.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah diminta menjabarkan kontribusi masing-masing dalam mendukung lima prioritas tersebut. Langkah ini dilakukan agar program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Selain itu, setiap OPD juga diminta menyelaraskan program dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa, program strategis nasional (PSN), program strategis provinsi, serta menyiapkan inovasi yang relevan untuk dilaksanakan pada 2027.

Ia menegaskan, penajaman tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sumbawa agar seluruh program pembangunan tahun 2027 menjadi penjabaran konkret dari RPJMD yang telah ditetapkan.

Dedy juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah mengidentifikasi sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan penyesuaian RPJMD pada 2027.

Pertama, adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang berdampak pada pembagian urusan dan nomenklatur kelembagaan. Kedua, perubahan kapasitas fiskal daerah akibat kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Menurutnya, ketergantungan APBD Kabupaten Sumbawa terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup besar, yakni berkisar 70 hingga 80 persen. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kembali kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

Ketiga, adanya catatan dan hasil evaluasi dari lembaga eksternal, termasuk Kementerian PAN-RB dan BPKP, terutama terkait indikator kinerja yang perlu diselaraskan.

Melalui langkah tersebut, Bapperida berharap perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2027 dapat lebih realistis, terukur, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan serta kemampuan fiskal daerah. (Jhey)