Lombok Barat, (postkotantb.com) – Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Barat semakin menghangat. Sebanyak 77 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades telah memasuki tahapan setelah penetapan bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh masing-masing panitia pemilihan.

Tahapan berikutnya adalah penetapan calon kepala desa yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 November 2026, sesuai agenda yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten.

Di tengah persiapan tersebut, diantara 4 bakal calon yang akan berkontestasi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 nantinya, salahsatu bakal calon H. Nafsin Khairi, S.H. menyatakan kesiapannya maju sebagai bakal calon Kepala Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Tidak sekadar menawarkan diri sebagai calon pemimpin desa, H. Nafsi membawa sejumlah gagasan pembaruan tata kelola pemerintahan desa dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kesiapsiagaan, transparansi, dan kemandirian masyarakat.

Hal itu tergambar dalam visi yang diusungnya, yakni "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Maju, Siaga, dan Melayani Masyarakat dengan Sepenuh Hati Selama 24 Jam Mandiri."

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merumuskan empat program utama yang menjadi arah perjuangannya apabila diberikan kepercayaan oleh masyarakat.

Pertama, modernisasi sarana dan prasarana desa melalui pembangunan maupun rehabilitasi kantor desa agar menjadi pusat pelayanan yang representatif, nyaman, dan ramah bagi masyarakat. Selain itu, fasilitas pelayanan administrasi akan didorong menggunakan teknologi digital untuk mempercepat dan mempermudah urusan warga.

Kedua, peningkatan layanan kesehatan darurat melalui program Desa Siaga. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pengadaan ambulans desa yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga yang membutuhkan penanganan medis darurat, didukung tim pengelola yang responsif dan terlatih.

Ketiga, menghadirkan pelayanan administrasi dan pengaduan masyarakat selama 24 jam. Program ini direncanakan melalui sistem piket perangkat desa serta layanan pengaduan berbasis WhatsApp atau hotline desa, sehingga masyarakat tetap mendapatkan respons ketika menghadapi kondisi mendesak, baik siang maupun malam.

Keempat, membangun pemerintahan desa yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional.

Dua slogan yang menjadi penegasan arah programnya adalah "Kantor Terpadu, Ambulans Siaga, Pelayanan 24 Jam Tanpa Jeda!" serta "Desa Melayani: Siaga Warganya, Nyaman Kantornya, Nonstop Pelayanannya."

Berbekal Pengalaman Jurnalistik dan Profesi Advokat

Selain membawa gagasan pembaruan pelayanan desa, H. Nafsin Khairi juga memiliki pengalaman di bidang jurnalistik sebelum menekuni profesi hukum sebagai advokat.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan dirinya dalam memahami berbagai persoalan sosial dan dinamika kehidupan masyarakat.

Saat dikonfirmasi wartawan media ini melalui sambungan telepon pada Selasa (3/11/2026), H. Nafsin menyampaikan bahwa dirinya tengah berada di luar daerah tepatnya Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjalankan tugas profesinya sebagai advokat dalam menangani perkara yang dipercayakan kepadanya.

Latar belakang pengalaman di dunia jurnalistik dan profesi hukum tersebut menjadi bekal tersendiri dalam memahami pentingnya komunikasi, keterbukaan informasi, serta kepastian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan membawa gagasan pelayanan desa selama 24 jam, modernisasi kantor desa, ambulans siaga, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, H. Nafsin Khairi berharap dapat menghadirkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jembatan Gantung terutama yang paling prioritas menurutnya adalah pengadaan lahan Kantor Desa dan Ambulance untuk warga Desa Jembatan Gantung.

"Kantor desa belum ada dan mobil ambulans juga belum ada, kantor desa yang sekarang masih numpang" katanya melalui via wa

Kini, masyarakat menantikan tahapan penetapan calon kepala desa yang akan menjadi bagian penting dari proses demokrasi tingkat desa tersebut.

Pilkades bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat untuk masa depan desa. (Remli Jamak)