Lombok Utara, (postkotantb.com) - Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Lombok Utara menggelar dialog terbuka bertajuk Rembuk Agraria Pesisir di Pantai Wash, Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Rabu (11/11/2026).

Mengusung tema: "Konsolidasi Gerakan KNTI Wujudkan Keadilan Agraria Pesisir", kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 327 peserta yang terdiri dari unsur nelayan, perempuan pesisir, pemuda pesisir, kepala desa pesisir, DPRD, organisasi masyarakat sipil, hingga instansi pemerintah daerah dan provinsi.


Ketua DPD KNTI Kabupaten Lombok Utara, Najamudin, menyampaikan bahwa forum ini diinisiasi untuk mempertemukan langsung masyarakat pesisir dengan para pemangku kebijakan guna mencari solusi atas berbagai persoalan klasik yang dihadapi nelayan. Fokus utamanya adalah memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak kelola laut, akses wilayah tangkap, serta kepastian ruang hidup agar nelayan dapat melaut dengan aman dan nyaman demi menafkahi keluarga.


"Rembuk Agraria Pesisir bukan sekadar forum pertemuan, melainkan bagian dari perjuangan kolektif untuk memastikan laut, pantai, dan wilayah pesisir tetap menjadi ruang hidup rakyat," ujar Najamudin di sela-sela kegiatan.

Untuk menjawab persoalan lintas sektor tersebut, DPD KNTI Lombok Utara menghadirkan tujuh narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, dan lembaga pelayanan publik, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muslim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara Tresnahadi, S.Pt., Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Utara Edy Susanto, Akademisi Universitas Mataram Ir. Saptono Waspodo, M.Si., perwakilan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara Gigih, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Mataram Aditya, serta perwakilan BAZNAS Kabupaten Lombok Utara Samsul Anwar, Lc.


Dalam sesi dialog, berbagai persoalan mendasar yang membelit nelayan tradisional mengemuka. Mulai dari semakin terbatasnya akses pantai dan lokasi tambatan perahu akibat abrasi maupun alih fungsi ruang pesisir, menyempitnya ruang tangkap, hingga ketidakpastian hukum atas wilayah kelola laut. Selain itu, persoalan kelangkaan akses bahan bakar minyak (BBM), penurunan hasil tangkapan, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung perikanan turut menjadi perhatian serius.

DPD KNTI Lombok Utara menilai isu agraria pesisir tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah di daratan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan akses masyarakat terhadap laut sebagai sumber penghidupan utama. Salah satu poin strategis yang diperjuangkan dalam forum ini adalah pengakuan terhadap hukum lokal atau awiq-awiq nelayan yang mengatur pemanfaatan ruang tangkap tradisional — termasuk pengaturan zona tangkap 0–3 mil laut, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta perlindungan wilayah penangkapan dari praktik yang merugikan nelayan kecil.


Forum juga mendesak adanya perlindungan hukum terhadap kawasan pantai yang selama ini menjadi lokasi tambatan perahu dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal, agar tidak tergusur oleh kepentingan investasi maupun pembangunan yang abai terhadap hak-hak nelayan. Di sisi lain, peserta rembuk turut mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai langkah strategis penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang layak.

Kegiatan Rembuk Agraria Pesisir dijalankan melalui tiga tahapan utama, yakni penyampaian aspirasi langsung dari perwakilan nelayan, tanggapan dan pemaparan kebijakan dari para narasumber — termasuk pandangan langsung dari Kepala DKP3 Lombok Utara Tresnahadi, S.Pt. dan Kadis Kelautan dan Perikanan NTB H. Muslim — serta perumusan komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab tindak lanjut di lapangan.

Kehadiran seluruh pemangku kepentingan mulai dari sektor kelautan, pertanahan, perizinan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga lembaga zakat diharapkan mampu membangun sinergi nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.


Di akhir kegiatan, DPD KNTI Kabupaten Lombok Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber, tamu undangan, serta elemen masyarakat yang telah hadir menyukseskan acara. Pihaknya menegaskan bahwa keadilan agraria pesisir hanya dapat terwujud apabila pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak dengan kejelasan tindak lanjut, penanggung jawab, serta waktu pelaksanaan yang terukur — mengingat nelayan tradisional merupakan penjaga sekaligus pengelola ekosistem laut secara turun-temurun.

Pewarta: Jaharuddin