Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan langkah pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja daerah. Revitalisasi fasilitas pelatihan serta perubahan status kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., mengatakan bahwa rancangan revitalisasi BLK telah disiapkan. Saat ini, pemerintah daerah tinggal mempersiapkan tahapan pelaksanaan agar program tersebut dapat direalisasikan sesuai target.

“Kalau revitalisasi BLK ini, desainnya sudah kita siapkan dan sudah ada. Tinggal kita eksekusi pelaksanaannya di tahun 2027,” ungkap Budi saat ditemui pada Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, pembenahan BLK tidak hanya menyangkut peningkatan sarana dan prasarana pelatihan, tetapi juga penguatan sistem pengelolaan melalui penetapan status BLUD. Skema tersebut diharapkan mampu mempercepat pengembangan layanan pelatihan kerja sekaligus meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

“Selain revitalisasi, juga termasuk penetapan BLK menjadi BLUD di tahun 2027 agar terjadi pola percepatan untuk menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa yang kompetitif dan tersertifikasi dengan baik ke depannya,” jelasnya.

Budi menegaskan, sertifikasi kompetensi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sebab, kemampuan yang dimiliki seseorang perlu didukung pengakuan kompetensi secara resmi agar dapat memenuhi standar dan kebutuhan dunia profesional.

“Dengan SDM kita di Kabupaten Sumbawa yang tersertifikasi, tentunya akan dibutuhkan di dunia profesional. Karena percuma kita punya keahlian, tetapi kalau tidak ditandai dengan sertifikasi, maka itu tidak akan laku di dunia profesional,” tegasnya.

Dari sisi pembiayaan, revitalisasi BLK direncanakan mendapat dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara itu, perubahan status menjadi BLUD akan memberikan keleluasaan lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Dengan pola tersebut, BLK diharapkan dapat mengelola anggaran secara lebih fleksibel untuk menunjang operasional, pengembangan fasilitas, serta peningkatan kualitas layanan pelatihan.

“Ketika sudah menjadi BLUD, BLK nanti bisa melakukan penganggaran sendiri atau mengelola anggarannya sendiri. Artinya, ke depan akan lebih fleksibel ketika menjadi BLUD,” pungkasnya. (Jhey)