Lombok Barat, (postkotantb.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendorong transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat desa. Tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, Posyandu kini diarahkan menjadi ruang integrasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang melibatkan seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Posyandu: Integrasi Layanan Primer dan Enam Bidang SPM bagi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, di Hotel Montana Senggigi, Selasa (10/11/2026).

Dalam arahannya, Wabup menekankan bahwa Posyandu harus menjadi pintu masuk untuk mengenali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus ruang untuk menemukan solusi secara terpadu. Transformasi Posyandu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 menuntut perubahan pola kerja, dari pelayanan yang selama ini cenderung sektoral menjadi pelayanan lintas sektor yang lebih terintegrasi.


Menurutnya, persoalan masyarakat di tingkat desa tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah. Diperlukan pemetaan kondisi dan potensi desa secara menyeluruh agar setiap intervensi pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan mengembangkan pendekatan social review melalui penyusunan peta potensi desa beserta data dukungnya. Pemetaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kebutuhan pelayanan dasar di masing-masing desa.

Melalui pemetaan tersebut, desa juga akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni desa miskin ekstrem, desa miskin, dan desa bertumbuh. Klasifikasi ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas intervensi dan program pembangunan agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Langkah berikutnya adalah menggerakkan program ASN Mengabdi. Melalui program ini, setiap ASN didorong untuk turun langsung ke desa melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan enam bidang SPM. Keterlibatan ASN tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga akan diintegrasikan sebagai bagian dari penilaian kinerja atau E-Kinerja ASN.

Wabup juga menegaskan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah melalui gerakan OPD Membangun Desa. Setiap OPD diharapkan mampu mengambil bagian dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi unggulan desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada program pemerintah desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah" tegas Nurul Adha.

Selain penguatan pelayanan dasar dan ekonomi desa, Wabup turut mendorong gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) melalui penyelenggaraan Lomba Posyandu ASRI. Gerakan ini diharapkan dapat membangun kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan Posyandu dan kawasan desa yang lebih sehat, bersih, nyaman, serta mendukung kualitas hidup masyarakat.

Berbagai arahan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi Posyandu membutuhkan komitmen bersama, bukan sekadar perubahan kelembagaan atau pola pelayanan. Posyandu harus mampu menjadi simpul koordinasi yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan program dan intervensi pemerintah.

Kegiatan Bimtek ini diikuti Kepala OPD, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten beserta jajaran, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, kader Posyandu, serta undangan lainnya. Selain membuka kegiatan, Wakil Bupati juga bertindak sebagai narasumber untuk memberikan arahan langsung terkait arah kebijakan dan penguatan peran Posyandu di Lombok Barat.


Melalui penguatan enam bidang SPM, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap Posyandu dapat berkembang menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa. Bukan hanya tempat masyarakat memperoleh layanan, tetapi juga menjadi pusat identifikasi masalah, pendampingan, pemberdayaan, dan percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Red)