Lombok Barat, (postkotantb.com)  — Penyerahan bantuan sosial secara simbolis dilaksanakan di Kantor Camat Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, menyerahkan langsung bantuan kepada para perwakilan penerima manfaat.
 
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran, Camat Gerung, para Lurah dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gerung, serta para penerima manfaat.
 

Dalam laporannya, Kepala Dinsos P3A, Arief Suryawirawan, menyampaikan bahwa sebanyak 244 paket bantuan sosial disalurkan di seluruh Kabupaten Lombok Barat, bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat dan merupakan hasil usulan Musrenbang tahun 2025.
 
"Seluruh usulan penerima telah melalui proses verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan, serta telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat guna menjamin akuntabilitas dan ketepatan penyaluran," jelas Arief.
 

Dari total 244 penerima, tercatat 209 orang penyandang disabilitas dan sisanya adalah lanjut usia (lansia). Khusus di Kecamatan Gerung, disalurkan 48 unit alat bantu, terdiri atas 38 kursi roda dan 10 alat bantu dengar, dengan rincian 8 orang penyandang disabilitas dan 40 orang lansia.
 
Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurul Adha menyampaikan bahwa penyaluran ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan pentingnya pelayanan dasar dan koordinasi lintas perangkat daerah agar bantuan yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan.
 

"Kehadiran pemerintah harus dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Kita terus berupaya memastikan setiap program tepat sasaran, tidak ada yang tertinggal," tegas Wabup Nurul Adha.
 
Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2026 ini telah disiapkan anggaran Jaminan Kesehatan Semesta/UHC sebesar Rp70 miliar guna menjamin akses kesehatan masyarakat. Sementara itu, Dinas Sosial telah memulai proses digitalisasi dan verifikasi lapangan untuk warga pada desil kesejahteraan 0, 1, dan 2, mengingat perubahan status desil dapat menyebabkan warga yang membutuhkan kehilangan akses bantuan. Ke depannya, digitalisasi direncanakan akan diperluas mencakup seluruh desil kesejahteraan.
 

Pemerintah daerah juga sedang menyiapkan program unggulan baru UPD Membina Desa, yang direncanakan diluncurkan pada tahun 2027, di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) akan turun langsung ke masyarakat sebagai agen pelaksana di lapangan. (Red)