Kadis Dikbud : Permintaan RKB Akan Disesuaikan Dengan Kebutuhan

Lombok Barat | Postkotantb.com  - Untuk menunjang Fasilitas peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  (Lobar) melalui Dinas Pendidikan Nasional (Dikbud) terkait penambahan program  Ruang Kelas Baru (RKB) yang diperuntukan pada sekolah disepuluh Kecamatan di Lobar yang dimana permintaan sekolah untuk RKB akan disesuaikan kebutuhan.

Kepala Disdikbud Hendrayadi Menjelaskan, terkait rencana strategis tahun ini salah satunya adalah program peningkatan RKB. Program tersebut menyasar sekolah diseluruh kecamatan di Lobar, berdasarkan permintaan sesuai  kebutuhan. Namun, dari semua berkas pengajuan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan hasil verifikasi untuk menentukan kelayakan kebutuhan sekolah. Jumlah permintaan yang diakomodir akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

" Peruntukan RKB, berdasarkan permintaan pihak sekolah melalui pengajuan surat permohonan supaya dapat diinfentarisir, sehingga dengan seluruh data yang masuk kami akan kroscek lapangan agar dapat disesuaikan sekolah mana yang lebih membutuhkan,"ungkapnya.

Sejauh ini pihaknya baru menerima pengajuan yang masuk sebanyak 40 surat permintaan baik permohonan rehabilitasi, penataan dan permintaan plafon yang jebol serta permintaan lainnya.

" Permintaan sekolah tetap akan diinfentarisir di program. Nanti saya  akan minta bidang dikdas untuk mengkaji data itu dan mana yang diprioritaskan,"tegasnya.

Ditanya soal peruntukan pembangunan disatu sekolah bisa mendapat dua paket. Menjawab soal itu Hendrayadi menampik, karena perkara itu kejadian masa lalu. Justru pihaknya menekan kesemua pihak sekolah agar mengajukan permintaan pembangunan dengan secara bersurat ke Dinas, bertujuan menghindari praktek praktek ketimpangan seperti itu. Ia juga akan mengedepankan sistem kerja yang lebih profesionalitas, sehingga paket pembangunan RKB, sasaran prioritas yang lebih kepada syarat kebutuhan sekolah.Masalah tingkat pencapaian tahun kemarin kata dia, Dikbud ini masih belum memiliki green design dan belum punya data otentik tentang kebutuhan RKB secara keseluruhan dan belum diketahui kepastiannya.

" Saya ingin semuanya dalam satu pintu, entah dana yang masuk baik dari APBD, Aspirasi, Provinsi maupun dari APBN, itupun tetap tujuannya untuk pemenuhan standar pelayanan minimal,sehingga Kedepannya untuk pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana akan lebih mengedepankan skala prioritas." pungkas Hendra. (Dde)