Breaking News

2,4 Juta Penduduk NTB Masih Miskin Dan Rentan Miskin



Mataram (postkotantb.com)- Pelambatan ekonomi secara daerah, nasional dan global memberi kontribusi terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Sementara di Nusa Tenggara Barat menurut data Tim Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan (TP2K), angka kemiskinan cukup tinggi bahkan bila di gabungkan dengan masyarakat yang rentan menjadi masyarakat miskin maka setengah dari penduduk NTB masih tergolong masyarakat miskin yakni mencapai 2,4 juta orang.

Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Asisten Pembangunan dan Ekonomi Chairul Machsul saat menggelar jumpa pers di ruang Sekda NTB selasa (15/8). Kemiskinan di NTB menurut Chairul di akibatkan daya beli masyarakat yang masih kurang dan pendapatan perkapita masyarakat. Meski tidak di sebutkan berapa pendapatan masyarakat NTB namun angka kemiskinan di NTB masih harus terus di turunkan. Lebih jauh Chairul menjelaskan pemerintah pusat melalui TP2K kini telah berupaya untuk menekan angka kemiskinan, Provinsi Sumatera Selatan dan NTB yakni di Kabupaten Dompu serta Kabupaten Lombok Utara menjadi pilot projek pengentasan kemiskinan. 

Dari hasil TP2K menyebutkan anggaran yang besar tidak menjadi jaminan angka kemiskinan di NTB menurun. Pemprov NTB kata Chairul Mahcsul terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Pengentasan angka kemiskinan akan di mulai dari desa, karena data valid jumlah penduduk yang terdaftar miskin akan lebih akurat. Selain itu potensi sumber daya di desa akan terus di kembangkan untuk meminimalisir tingkat pengangguran.

“memang jumlah kemiskinan di NTB masih tinggi, namun kita terus berupaya untuk menuntaskan, ini memang masuk dalam RPJMD dimana indikator ini merupakan yang memerlukan kerja keras.” Papar mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Provinsi Nusa Tenggara Barat Ridwansyah menjelaskan fokus penurunan angka kemiskinan akan di mulai dari desa. Bantuan kepada desa melalui Bumdes serta melakukan pendampingan perangkat desa dalam menyusun APBD desa juga akan di lakukan. 

Namun menurut Ridwansyah upaya penurunan angka kemiskinan ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Komunikasi dengan para kepala daerah juga intens di lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Ridwansyah menegaskan penyebab kemiskinan banyak faktor, tidak hanya bencana alam, pelambatan ekonomi angka pengangguran serta minimnya lapangan pekerjaan juga memberikan sumbangan tergereknya jumlah masyarakat miskin di NTB.

“multi faktor, kita tidak bisa bilang bahwa angka kemiskinan di NTB hanya disebabkan oleh satu atau indikator saja, tetapi banyak hal yang bisa membuat masyarakat miskin. Dan ini tugas yang ssangat berat untuk menuntaskan jumlah penduduk miskin di NTB."jelasnya

Data yang di rilis oelh Bappeda NTB bersama dengan TP2K menyebutkan pada tahun 2008, angka kemiskinan di NTB mencapai 25 persen, sementara pada september 2016 turun menjadi 16,02. Sementara pada tahun 2017 penurunan angka kemiskinan hanya mencapai 0,05 persen. Rata rata penurunan angka kemiskinan mencapai 1,12 persen.

Sementara jumlah pengangguran terbuka yang di hitung pada bulan Februari dan Agustus pada tahun 2012 sebesar 5,23 persen di bandingkan angkatan kerja. Sementara pada bulan februari pada tahun 2016 jumlah pengangguran terbuka turun 3,66 persen dan menempati peringkat kesembilan secara nasional.(Rz)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close