Breaking News

Kurangi Kesenjangan Pembangunan, Pemprov NTB Kembangkan Kerjasama Antar Daerah



Mataram (postkotantb.com)- Pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah di berikan tanggung jawab yang besar untuk menentukan kebijakan daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintah Provinsi NTB akan terus mengembangkan kerjasama antar daerah dan berbagai pihak, sesuai potensi yang dimiliki. Terlebih dalam rangka mengelola aset-aset daerah, seperti di bidang pariwisata, pertanian, ekonomi, pendidikan, investasi dan pemasaran  produk-produk NTB.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur H.Muh.Amin,SH.,M.Si, saat hadir mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) XVII. 

Wagub menekankan, kerjasama sangat dimungkinkan karena sesuai UU nomor 23 tahun 2014, daerah dapat mengadakan kerjasama antar daerah,yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan

Wagub menyebut tiga hal penting diatensi, dalam rangka menjalin kerjasama antar daerah, yakni komitmen yang tinggi dari setiap stakeholder yang terlibat dalam kerjasama, optimalisasi usaha dalam menjajaki kemungkinan objek kerjasama sesuai potensi daerah dan yang ketiga maping /pemetaan terhadap urusan pemerintahan yang kemungkinan dapat dikerjasamakan dengan daerah lain.

Forum seperti ini kata Wagub sangat penting, karena anggota MPU dapat meningkatkan perannya melakukan asistensi pelaksanaan kerjasama antar daerah. Pelaksanaan rapat kerja tahun ini, lanjut Wagub, sedikit berbeda dengan raker sebelumnya, karena dirangkaikan dengan NTB Investment Forum dan Forum Sunda Kecil. 

Rapat kerja yang berlangsung Kamis, (19/10) pagi, di ballroom hotel Lombok Raya Mataram itu, dihadiri 10 perwakilan pemerintah provinsi anggota MPU yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, , Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten. 

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan bersama antara pemprov NTB dengan beberapa pemprov/lembaga , yakni antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Institut Pertanian Bogor,  Badan Tenaga Nuklir Nasional, Bank Rakyat Indonesia, Universitas Pertahanan, PT Hydro Retalindo, Prov Jawa Barat, Prov Bali serta yayasan  Forest For Life.

Gubernur IPDN, Prof. DR. H. Ermaya Suradinata, SB, MH, MS mewakili  Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan, rapat kerja tahun ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa  indonesia secara umum dan bagi Kementerian Dalam Negeri RI secara khusus, utamanya dalam meningkatkan peran dan kinerja Kemendagri sebagai poros utama pelaksana pemerintahan di pusat dan daerah. 

Otonomi daerah, jelas Prof. Ermaya, cenderung meningkatkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, menciptakan ego sektoral serta menurunkan sinergitas pembangunan antar wilayah. 

Menyikapi kecenderungan permasalahan tersebut,  maka pemerintahan presiden Jokowi-JK berkomitmen melaksanakan percepatan pembangunan melalui perhatian khusus terhadap sektor strategis, terutama yang dapat menstimulasi pertumbuhan antar wilayah dan lintas sektor. Terkait kebijakan itu maka diharapkan pemerintah  daerah senantiasa memberi dukungan penuh dalam pelaksanaanya, mengingat gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.(RZ)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close