Breaking News

Dam Mujur tidak masuk skala perioritas pemerintahahan pusat

wakil ketua DPRD Loteng H.Baharudin Yusuf
Praya (Postkotantb.com)- Pansus percepatan Dam Lokon Mujur yang telah bekerja mengungkapkan pemerintah daerah tidak bekerja dengan baik karna wacana pembangunan Dam Mujur ini telah di mulai sejak 1965 sampai sekarang sehingga rencana pembangunanDam Lokon di Mujur Praya Timur ini hanya menjadi konsumsi politik semata ungkap H.M.Supli,SH anggota pansus percepatan Dam Mujur di kantor DPRD Loteng.

Rencana pembangunan Dam Mujur ini kita akan mulai dari setelah di buatnya pansus percepatan ini karna rencana yang telah di wacanakan sejak jaman orde baru sampai jamannya pemerintahan SBY Susilo Bambang Yudoyono kita lupakan dana study yang telah dilaksanakan juga kita akan sempurnakan.

Alasan pemerintah yang mengatakan bayak warga yang tidak setuju itu tidak benar namun itu sudah lewat yang terpenting sekarang kita duduk bersama dengan pemerintahan profensi dan pusat dan lebih penting lagi pihak kabupaten bersedia untuk dibangunkan Dam Mujur tersebut.”Insya Allah pembangunan Dam Lokon di Mujur tersebut akan terujut,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Loteng H.Baharudin Yusuf mengatakan, rencana pembangunan Dam Lokon di Mujur ini pemerintah kabupaten Lombok Tengah tidak serius. Pemerintah selaku exsekutif seharusnya menjemput bola, dalam arti pemerintah daerah yang harus aktif, pergi ke pusat untuk merealisasikan rencana pembangunan Dam mujur ini,” ungkap BY sapaan akrap anggota DPRD dari dapil Praya Timur ini.

Dia menambahkan akan berbeda dengan KEK kawasan ekonomi khusu siapa pun yang menjadi bupati dan wakil bupati akan di bangun kawasan KEK ini karna ini adalah merupakan skala prioritas pusat. (win)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close