Danrem 162/WB: Meski Minim Anggaran Kami Siap Mengamankan Pilkada

Danrem 162/WB Kol Inf Farid Makruf Memberi Penjelasan Pengamanan Pilkada Kepada Awak Media

Mataram (postkotantb.com)- Distribusi biaya pengamanan pilkada yang di kelola oleh Polda NTB menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai anggaran untuk instansi pengamanan vertikal lainnya seperti TNI atau Korem 162/WB dinilai masih kurang. Polda NTB sendiri mengalokasikan anggaran pengamanan pilkada untuk korps loreng sebesar 4,4 milyar rupiah atau hanya 12 persen dari total anggaran pengamanan pilkada yang di kelola Polda NTB yang mencapai 35 milyar rupiah.

Komandan Korem 162 Wirabhakti, Kolonel Inf. H. Farid Makruf, mengakui jika mengacu pada indeks kebutuhan personil pengamanan TNI, dana 4,4 miliar terbilang masih kurang. Penyesuaian kebutuhan personil untuk membackup pasukan Polri melakukan pengamanan, telah diploting sebanyak 2/3 dari pasukan Polri yang dikerahkan. Artinya setiap kondisi pengamanan Pilkada yang melibatkan anggota Polri, TNI akan menyesuaikan kebutuhan personil yang diminta.

“Kita dari tingkat Kompi, Peleton dan Regu, menyesuaikan seberapa besar permintaan perbantuan pasukan kita berikan. Tetapi dana 4,4 miliar ini kalau kita perhitungkan betul dengan jumlah kekuatan TNI dari jumlah dua pertiga pasukan Polri itu belum cukup. Karena setiap kondisi pengamanan yang ada, kami tetap diperintahkan untuk membackup dua pertiga dari total yang dikerahkan Polri,” ujarnya saat menggelar coffee morning dengan awak media di Gebang, Senin (16/4).

Meski demikian Danrem mengatakan sesuai dengan komitmen TNI yang menjadikan NKRI sebagai harga mati. Jati diri personil TNI dalam menjaga keamanan daerah tak akan diredupkan hanya karena minimnya dana pengamanan. “Saya tidak tergantung dengan jumlah dana, kita manfaatkan dana yang ada ini dengan semaksimal mungkin. Intinya kita siap mendukung pengamanan Pilkada,” tegasnya.

Danrem sendiri menyatakan telah menyiapkan pasukan khusus yang nantinya akan di terjunkan bila terjadi situasi darurat. Pasukan tersebut berasal dari Yonif 742 SWY. Pasukan ini merupakan pasukan terlatih dalam mengamankan situasi darurat. Sementara dari kajian dan analisis intelijen pada pemilukada tahun ini, Bima menjadi daerah pertama yang masuk dalam zona merah pengamanan, kemudian di susul Kabupaten Lombok Timur. Menurut Danrem kedua wilayah tersebut mempunyai potensi terjadinya gesekan dan konflik komunal.

“Bima karakter masyarakatnya yang keras. Lombok Timur kita tau pasangan nomor 4 dan 3 itu beda organisasi. Jadi saya berharap pendukungnya tetap mengutamakan kedamaian tidak main fanatisme yang berlebihan. Sementara kalau di Sekotong sebelumnya itu memang ada gesekan tapi semua bisa diatasi,” Pungkas Danrem.(RZ)