Tuesday, December 18, 2018

Komite II DPD RI dan Pemprov NTB Rapat Percepatan Pembangunan Huntap


Anggota DPD RI asal NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi mengkritisi lambannya pembangunan Huntap korban gempa di Lombok
Mataram (postkotantb.com)- Lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi perhatian anggota DPD RI asal NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi. Pada rapat dengan Pemprov NTB, Komite dua DPD RI, BNPB dan perwakilan dari Kementeria PUPR bersama para kepala daerah terdampak bencana, Baiq Diyah mengungkankan kekecewaannya atas lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. 

Dalam rapat tersebut juga Baiq Diyah mengungkapkan pembangunan Hunian tetap belum di lakukan secara maksimal. Kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait dana stimulan pun masih belum berjalan baik. Sementara ketersediaan fasilitator pendamping Kelompok Masyarakat (Pokmas) belum memenuhi kebutuhan. 

Baiq Diyah berharap melalui rapat tersebut ada kesepakatan sehingga percepatan pembangunan hunian tetap bisa segera terlaksana. " Sudah tiga bulan berlalu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum maksimal hingga saat ini, harus ada langkah percepatan, kasihan masyarakat yang masih menempati tenda atau huntara terlebih ini musim hujan," ujarnya dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Selasa (18/12) di ruang rapat utama, Kantor Gubernur NTB di Mataram. 

Baiq Diyah mengaku miris melihat kondisi masyarakat korban gempa di Lombok, NTB, yang hingga saat ini seperti tergantung nasibnya.

Senator perempuan yang selalu turun ke lapangan ini, bahkan sempat terbawa emosi dan nyaris menangis saat memaparkan kondisi riil masyarakat korban gempa saat ini.

"Maaf saya terbawa emosi, saya sedih. Ada puluhan ribu rumah yang rusak, tapi faktanya sampai hari ini yang terbangun kembali masih sangat sedikit. Masih banyak masyarakat kita yang belum tinggal di rumah layak, padahal ini sudah musim hujan masyarakat butuh rumah," tukas Baiq Diyah yang nampak menahan air mata.

Hal lain yang dikritisi Baiq Diyah adalah soal tidak adanya pihak yang menjadi penanggungjawab dalam Inpres No 5 Tahun 2018 tentang PDB Gempa Lombok.

Menurutnya, dalam Inpres tertera semua kementerian terlibat dan bertanggung jawab.

"Saya pikir perlu ada yang lebih spesifik dalam inpres, siapa yang  bertanggung jawab menjadi penanggungjawab utamanya. Mungkin BNPB kita dorong jadi koordinator penanggungjawab dari Inpres, biar bisa lebih cepat," katanya.

Baiq Diyah mengatakan, akibat lambannya proses pembangunan rumah ini, banyak masyarakat yang mengeluh dan menyampaikan aspirasi mereka langsung ke kantor perwakilan DPD RI Provinsi NTB.

Ia berharap rapat koordinasi bisa menjadi jawaban dan bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat korban gempa di NTB ini.

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba memuji kiprah Baiq Diyah Ratu Ganefi yang selama ini kritis dan mengutamakan aspirasi masyarakat NTB.

"Kita bersyukur diNTB ada anggota DPD RI seperti Baiq Diyah. Asal soal NTB, ibu ini selalu minta ke saya untuk atensi segera. Karena itu kami datang ke NTB," kata Parlindungan.

Parlindungan mengamini apa yang dikatakan Baiq Diyah. Kesan lamban proses rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok memang jelas terlihat dari jumlah rumah yang sudah terbangun saat ini.

Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan Sinabung di Sumatera Utara, pola penanganan gempa Lombok lebih bagus karena dana bantuan langsung dikelola masyarakat.

"Tapi tentu saja, dalam pelaksanaan teknis mungkin belum maksimal dan masih banyak kendala. Kendala ini yang ingin kita serap," katanya.

Ia berharap setelah pertemuan nantinya ada kesimpulan bersama yang dibuat untuk percepatan. 

"Pengalaman di Sinabung Sumut, itu  perlu koordinasi yang sangat erat antar Pemda dan juga Pemda dengan Pempus," pungkasnya.(RZ)

No comments:

Post a Comment