Lombok Barat (postkotantb.com) - Ingin mendengar masukan dari para penyandang disabilitas, Dinas Perhubungan melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat bertemu dengan paling sedikit 20-an orang penyandang disabilitas tubuh. Mereka pun diikuti oleh beberapa pengurus dari organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB.
Melalui Program Gender Equality and Social Inclusion (Gesi) yang merupakan rangkaian kegiatan dari Kemitraan Antara Indonesia dengan Pemerintah Australia untuk Infrastruktur (KIAT), FLLAJ Lombok Barat menggelar pertemuan khusus untuk sosial inklusi di Aula Rapat FLLAJ di Kantor Dinas Perhubungan Lombok Barat, Jum'at (18/1).
Menurut Ketua HWDI NTB Sri Sukarni, masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian bagi para penyandang disabilitas.
"Bahkan, Pemda pun ketika membangun gedung atau jalan, mungkin tidak sempat memikirkan bahwa ada kelompok disabilitas yang berkepentingan untuk mengaksesnya. Mereka memberikan kursi roda, tapi tidak memberikan aksesnya. Trotoar di jalan pun, tingginya tidak memperhitungkan kondisi warga difable. Trotoarnya terlalu tinggi, mestinya dibangun dengan menyesuaikan juga," keluh Sri Sukarni yang mengaktifkan kembali HWDI NTB di tahun 2017 pasca vacum cukup lama.
HWDI, tambah Sri Sukarni, sangat berkepentingan memperjuangkan hak-hak warga seperti dirinya.
"Jadi ke depan, Pemda memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, termasuk jasa parkir. Terkait dengan SIM (Surat Izin Mengemudi, red) D, kami pun sudah mendapat respons dari Polda," tutur Sri.
Pihaknya, aku Sri Sukarni, ingin sekali agar pandangan dan kebutuhan warga disabilitas diakomodir oleh Pemerintah Daerah.
"Kami ingin juga terlibat dalam musrenbang, sehingga kami bisa bersuara saat perencanaan dan kondisi infrastruktur bisa menyesuaikan dengan kondisi kami," harapnya.
Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, H. Ahmad Syaikhu membenarkan bahwa sebagian besar infrastruktur pemerintahan sekalipun, belum banyak yang memberikan akses ramah kepada para penyandang disabilitas. Namun pihaknya, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan masukan dari HWDI kepada seluruh pemangku kepentingan.
"Itu mengapa kita menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan apa yang kita lakukan. Kita juga ingin mendengar masukan dan informasi dari apa yang menjadi kebutuhan mereka," ujar Saikhu.
Pihaknya, aku Saikhu, akan mengkoordinasikan hal itu lewat focal point dengan OPD di Lombok Barat yang terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan.
Menurut Data dari Dinas Sosial Lombok Barat, sampai dengan Tahun 2018 lalu terdapat 2.425 orang penyandang disabilitas di Lombok Barat. Dari total angka itu, 327 orangnya mengalami disabilitas tubuh, sisanya ada yang disabilitas netra, rungu, wicara, ganda, dan grahita. (RZ)
0 Komentar