Thursday, July 11, 2019

Pemkab Lombok Tengah Tetapkan Status Siaga Kekeringan

Rakor Penanggulangan Kekeringan Dipimpin Sekda Lombok Tengah, HM. Nursiah
Lombok Tengah (postkotantb.com)- Menyikapi kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Lombok Tengah pada musim kemarau kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi ( Rakor ) di ruang rapat Tastura I kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (11/7).

Pada Rakor yang dipimpin oleh Sekda Loteng, HM.Nursiah dan dihadiri oleh para kepala OPD lingkup Pemkab Loteng, Forkopinda, Serta pihak BUMN, BUMD seperti PT.ITDC, PT Angkasa pura I, BMKG, PMI, TNI/Polri dan lainnya tersebut, Loteng dengan kondisi kekeringan saat ini ditetapkan dalam kondisi siaga kekeringan. Pada Rakor tersebut juga dibentuk Posko Terpadu penanganan bencana kekeringan.

Saat ini, mengacu pada data yang direalis pihak Pemprov NTB serta data yang dimiliki oleh pihak Pemkab Loteng, Kekeringan serta kesulitan ajanvaif bersih sudah mulai dialami oleh warga di beberapa Kecamatan yang ada di Loteng. Seperti Kecamatan Janapria, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya. Sedangkan untuk lahan persawahan yang mengalami kekeringan sebanyak 952,5 Hektar.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Lombok Tengah, HM. Nursiah mengungkapkan bahwa, berdasarkan perkiraan atau prediksi dari pihak BMKG, puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Hal ini berarti kemungkinan wilayah yang terkena dampak kekeringan bisa bertambah kedepannya.

Oleh karenanya, guna mengantisipasi dampak yang lebih besar, serta untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya terkait kesulitan air bersih, Sekda meminta kepada seluruh pihak terkait baik OPD serta pihak BUMN dan BUMD yang ada di Lombok Tengah untuk sama-sama menyusun rencana aksi penanganan bencana kekeringan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.

Lebih lanjut Sekda menegaskan bahwa, dengan ditetapkannya setatus siaga ini, maka semua pihak harus segera mulai menyusun rencana aksi penanggulangan dengan terus saling berkoordinasi. Untuk kedepannya, seperti apa dan bagaimana penanganan penanggulangan kekeringan ini akan kita evaluasi secara bertahap, ungkapnya.

Kepala BPBD Loteng, H.Muhamad pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa, sejak awal bulan Juni 2019, pihak BPBD Loteng sudah mulai menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Untuk bantuan air bersih ini, pihak BPBD telah menyiapkan lebih dari 212 tandon air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat. Sementara untuk penyaluran sendiri, pihak BPBD terus berkoordinasi dengan pihak PDAM Loteng selaku penyedia air bersih.

Lebih lanjut, H.Muhamad menerangkan bahwa, selain BPBD, sejauh ini beberapa pihak juga mulai membantu menyalurkan air bersih kepada masyarakat, seperti PMI, Dinas PUPR serta pihak kepolisian.

Sementara itu pihak ITDC sejauh ini juga tidak tinggal diam. Beberapa bantuan sumur bor telah dibangun di sejumlah wilayah sekitar Kecamatan Pujut yang warganya mengalami kesulitan air bersih. Begitu juga dengan pihak PT.Angkada Pura I yang pada kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih.

Adapun Katriani Kartika dari pihak BMKG yang hadir pada Rakor tersebut menyampaikan bahwa, berdasarkan pengamatan dan analisa dari BMKG, diperkirakan puncak kekeringan atau musim kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus 2019 mendatang. Oleh karenanya pihaknya mengharapkan dan menghimbau semua pihak untuk waspada serta menyiapkan berbagai langkah antisipasi. (Adv/Said)

No comments:

Post a Comment