KNPI Lobar Dan Lesa Demarkasi Kecam Kunker Anggota DPRD NTB Ke Luar Negeri

Ketua KNPI Lobar Zain Darmat dan Direktur Lesa Demarkasi Hasan Masat mengecam kunker anggota DPRD NTB ke luar negeri

Mataram (postkotantb.com)- Kunjungan kerja anggota DPRD NTB keluar negeri terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Kali ini kecaman datang dari Ketua KNPI Lombok Barat Zain Darmat dan direktur Lesa Demarkasi Hasan Masat. 

Zain mengatakan meski penganggaran kunker ke luar negeri tersebut telah sesuai dengan aturan namun semestinya perjalanan kunker tersebut tidak dilakukan disaat situasi NTB yang masih membutuhkan perhatian lebih paska di landa gempa. 

Selain itu Zain mengatakan sebagian besar anggota dewan yang berangkat kunker tersebut tidak menjabat pada periode selanjutnya tidak akan memberi manfaat pada pembangunan di NTB. "Bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan apa yang di dapat di luar negeri sementara sebagian besar tidak lagi menjadi anggota dewan, patut di pertanyakan manfaat kunker ini bagi kebijakan yang di ambil oleh anggota dewan pada periode kedepannya," ujar Zain Darmat. 

Zain pun mengatakan kunker ke luar negeri pada akhir masa jabatan lebih terkesan sebagai ajang pelesiran. 

"Jelas penilain kita para dewan ini hanya main main menggunakan anggaran nya bukan study komparasi tetapi "jatah main main (pelesiran)," ketusnya. 

Hal senada juga di sampaikan oleh Direktur Lesa Demarkasi Hasan Masat. Bahkan Hasan menyebut kunker anggota DPRD NTB sebagai sesuatu yang memalukan ditengah anggaran Pemprov NTB mengalami devisit anggaran 258 Milyar. 

"Ini langkah yang memalukan dan bukti bahwa DPRD NTB tidak punya rasa keprihatinan melihat kondisi masyarakat NTB yang sedang mengalami kekeringan gagal panen dan angka kemiskinan yang cukuo tinggi, demikian juga beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum memadai untuk NTB bisa bersaing," ungkapnya. 

Hasan berharap DPRD NTB mengurungkan niatnya. Hasan juga menilai agenda kunker keluar negeri untuk mengimbangi kebijakan gubernur yang mengirim mahasiswa keluar negeri. "Kami menilai ini semata mata untuk mengimbangi kebijakan gubernur yang ngirim ngirim mahasiswa ke luar negeri namun justru justru dengan cara begini maka DPRD menunjukkan kebodohan kolektif dan tidak tahu malu," sengit Hasan. 

Hasan juga menghimbau semua organisasi masyarakat sipil sesegera mungkin konsolidasi dan menyatakan penolakan serta aksi baik secara bersurat ke lembaga negara di Indonesia maupun tujuan kunker bahkan akan memboikot keberangkatan anggota dewan di Bandara Internasional Lombok.(RZ)