Thursday, September 12, 2019

Belajar Penanganan Stunting, Delegasi World Bank Kunjungi Lombok Barat


Lombok Barat (postkotantb.com)- Sejumlah delegasi World Bank (Bank Dunia) dari berbagai negara kembali mengunjungi Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Delegasi dari Bhutan, India, Nepal, dan Sri Langka untuk mempelajari proses penanganan stunting di Lobar. Alasannya mereka menganggap capaian Lombok Barat menurunkan kasus stunting di Lobar sangat memuaskan.

Kedatangan ke 24 orang delegasi disambut Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun serta Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (11/9).

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kami ucapan selamat datang kepada para delegasi World Bank yang memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat belajar penanganan stunting," kata Fauzan.

Dikatakan Fauzan, dari data Riset Kesehatan Dasar 2007, angka stunting balita di Lombok Barat mencapai 49,8%. Setahun kemudian angka itu turun menjadi 33,6%. Untuk saat ini berdasarkan sensus bayi dan anthropometri yang menjadi metode untuk mengukur kondisi terkini, dari 60-an ribu balita, proporsi stunting mampu diturunkan menjadi 25,4%. Capaian tersebut dirasa Fauzan belum optimal. Saat ini Pemkab Lobar terus berjuang menurunkan kasus stunting seperti proporsi yang distandarisasikan oleh WHO.

Fauzan mengaku, sangat menyadari betul bahwa pembangunan di bidang kesehatan masih harus dioptimalkan lagi. Saat ini indikator makro kesehatan di Lobar pada Angka Usia Harapan Hidup mencapai 65,78 tahun. Meningkat sedikit dari capaian tahun lalu yang mencapai 65,44 tahun.

Lombok Barat secara infrastruktur sudah memiliki 2 unit RSUD, 19 unit Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu. Hampir seluruh desa dan kelurahan yang jumlahnya 119 desa dan 3 kelurahan memiliki posyandu di setiap dusun dan lingkungan. Paling sedikit jumlahnya 800 posyandu dengan total kader hampir lima ribu kader kesehatan. 

"Semua itu, baik infrastruktur maupun kelembagaannya, kita jadikan bagian dari instrumen utama pembangunan kesehatan. Saat ini kita berusaha mewujudkan Lombok Barat Sehat dalam visi lima tahun ke depan. Indikatornya adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita, tidak adanya gizi buruk, tertanganinya aneka penyakit endemis," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra dalam kesempatan itu menjabarkan upaya Pemkab Lobar dalam menekan kasus stunting. Mulai dari Rembug Daerah, Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes, e-Posyandu, dan Deklarasi Bebas Stunting 2024. Bersama UNICEF, Dinas Kesehatan melaksanakan program suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD), edukasi dan advokasi gizi. Tujuannya untuk mempersiapkan para calon ibu sejak usia remaja agar menghasilkan kualitas bayi yang baik.

"Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan edaran agar hal itu berlaku untuk semua sekolah dan madrasah. Mungkin suplementasi TTD masih terbatas. Tapi untuk edukasi gizi dan sarapan bersama, surat edaran itu menegaskan agar berlaku untuk seluruh sekolah dan madrasah yang jumlahnya bisa ribuan," katanya. 

Selanjutnya dikatakan Rachman, Rembug Daerah tentang Penanganan Stunting juga telah menghasilkan banyak rumusan. Tidak hanya kesadaran agar Pemerintah Desa juga terlibat aktif namun keterlibatannya bisa diaplikasikan dalam bentuk program kegiatan. Saat ini, melalui pendamping desa, pemerintah desa didorong untuk memanfaatkan sebagian APBDes dari ADD dan DD untuk ikut membiayai program pemberantasan stunting.

"Insya Allah hal tersebut kita akan pastikan melalui Peraturan Bupati untuk tahun 2020, walaupun praktiknya sudah kita mulai dari tahun 2019 ini," pungkasnya. 

Ditempat yang sama Ketua Rombongan Delegasi World Bank, Ajay Tandon menyampaikan apresiasinya atas penerimaan Pemkab Lobar. Ia mengucapkan terima kasih sudah menerima rombongan untuk belajar bagaimana program stunting diimplementasikan di Kabupaten Lombok Barat.

Dikatakannya, Indonesia khususnya Kabupaten Lombok Barat sangat maju dalam proses penanganan stunting dibandingkan negara lain. Terutama bagaimana  mengintegrasikan kegiatan yang berkaitan dengan stunting dari berbagai macam sektor.

"Kita dari Bhutan, India, Nepal dan Sri Langka juga dalam rangka belajar apa yang dilakukan indonesia dalam menerapkan untuk menurunkan stunting dan bagaimana program stunting di negara kami kedepan bisa mencontoh Indonesia," terang dia.

Usai acara penerimaan, rombongan kemudian turun langsung ke lapangan. Rombongan terbagi menjadi dua tim, masing-masing tim menuju Puskesmas Lingsar dan Puskesmas Kuripan. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dengan para kader posyandu, bidan, tenaga kesehatan di Desa Batu Mekar, Penimbung, Mambalan, dan Desa Jagaraga.

Setelah kedatangan delegasi Timor Leste dan Kamboja beberapa waktu lalu, kini giliran delegasi dari empat negara di Kawasan Asia Selatan (South Asian Region atau SAR), yakni Buthan, India, Nepal dan Srilanka yang didukung oleh The South Asia Food and Nutrition Security Initiative  (SAFANSI) atau Prakarsa Keamanan Pangan dan Gizi Asia Selatan berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kunjunganelegasi yang terdiri atas pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kantor Sekretariat Kepresidenan dari keempat negara ini akan melihat lebih dekat upaya penurunan kasus stunting di Lobar.

Kasus Anak kerdil (Stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi dan terbuangnya gizi anak akibat infeksi yang berulang. Oleh karenanya, pencegahan anak kerdil tidak cukup hanya dengan memberikan akses makan bergizi atau layanan sektor kesehatan lainnya, melainkan juga akses air bersih, jamban layak dan bersih serta penyediaan dan pengolahan makanan secara benar.

Lombok Barat sendiri merupakan satu dari 100 kabupaten/kota prioritas percepatan pencegahan kasus stunting, yang berhasil menurunkan prevalensi anak kerdil. Berdasarkan data RISKESDAS 2018, tren kasus anak kerdil di kabupaten ini terus mengalami penurunan dari 49,8% di tahun 2007, 46,9% di tahun 2013 dan 33,6% di tahun 2017. Data Dinas Kesehatan Lobar terbaru juga menunjukkan adanya penurunan kasus anak kerdil dari 28,9% di tahun 2018 menjadi 25,2% pada bulan Februari 2019.

Usai diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Kantor Bupati, rombongan delegasi kemudian menuju Kecamatan Kuripan, Lingsar, dan Gunungsari untuk melihat peran Pemkab Lobar dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan stunting, serta keterlibatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam percepatan penanganan stunting di desanya. Termasuk koordinasi dengan puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Delegasi juga menyaksikan langsung Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Program-program multi-sektor tersebut terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi pada balita.

“Bagaimana peran puskesmas terhadap program posyandu, kader ? Lalu bagaimana caranya mendeteksi kasus stunting di Lombok Barat ?” tanya salah seorang delegasi asal Srilangka, Sidiq melalui penerjemah saat sesi diskusi di Puskesmas Lingsar, Rabu (11/9).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Puskesmas Lingsar H. Billia Milkan menjelaskan, puskesmas memiliki peran penting dalam program posyandu. Pemilihan kader sendiri dilakukan puskesmas dan dipilih dari warga desa setempat yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desanya. Tugas KPM utamanya termasuk pemantauan dan fasilitasi kovergensi penanganan anak kerdil (stunting) di desanya.

“Di setiap satu desa itu ada satu kader. Peran puskesmas di sini adalah meningkatkan kapasitas kader,” jelas H. Billia Milkan.

“Cara mendeteksi sedini mungkin kasus stunting, di Lombok Barat semua puskesmas melakukan pecan penimbangan setiap enam bulan sekali untuk evaluasi berapa jumlah stunting kita. Di setiap kegiatan posyandu setiap bulannya, kalua ditemukan tinggi dan berat anak langsung ditangani tim kesehatan dan tim desa yakni tim penanggulangan gizi. Desa ikut terlibat juga, misalnya warganya itu tidak ada biaya atau miskin, maka untuk jaminan kesehatan ditangani pihak desa,” terangnya.

Diskusi yang berjalan hampir dua jam itu kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Batu Mekar. Di sana para delegasi berinteraksi dengan para kader dan petugas kesehatan. (Eka)

No comments:

Post a Comment