Lombok Barat (postkotantb.com)- Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menyatakan, tidak ada program di semua dinas seharusnya tidak melepas pertimbangannya dari kepentingan anak. Pembangunan Infrastruktur pun, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan anak.
“Anak Butuh sensitifitas dan komitmen kita bersama. Tidak boleh disetiap OPD yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak,” ujar Fauzan Khalid dihadapan Ketua LPA NTB, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Camat Kediri, Camat Gunungsari dan Camat Sekotong, Kepala Desa Bengkaung, Lelede, Cendi Manik serta sejumlah OPD terkait. pada kegiatan lounching Peraturan Bupati (Perbub) no.30/2019, tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Ruang Exavator Dinas PUPR, Senin (4/11).
Fauzan Khalid mengemukakan, bahwa setiap gerakan semua kepentingan anak secara langsung menjadi prioritas. Semua ini butuh kepedulian pemerintah daerah. Butuh sensitifitas dan butuh komitmen. Namun yang terjadi adalah, banyak yang hanya melirik anggaran dan bermuara ujungnya pada proyek.
“Semisal kita membuat gerakan anti merariq kodeq atau Gamak atau gerakan lain, yang paling ditanyakan adalah honor tim. Honor itu honor penting, tetap menjadi perhatian kita, akan tetapi jangan itu yang kemudian menjadi sebuah tujuan,” singgungnya.
Tujuannya adalah, semua gerakan yang dilakukan, sepenuhnya menyangkut kepentingan anak. Itu yang harus lebih diutamakan. Bupati menyederhanakan dengan bahasa sederhana, kerja ikhlas, yang lain adalah eksis. Namun dalam pepatah sehari-hari, bupati mengumpamakan seperti menanam rumput jangan harap akan tumbuh padi.
Selanjutnya bupati menyinggung, di Negara manapun hampir semua sumber masalah ada pada administrasi kependudukan. Pemilu bisa bermasalah karena administrasi kependudukan. Demikian pula dengan program di Dinas Sosial yang bersentuhan langung dengan kebutuhan masyarakat miskin.
“Karena itu saya menganggap kegiatan ini sangat penting walaupun dibutuhkan komitmen kita bersama untuk mensukseskannya,” harap bupati.
Pada kesempatan yang sama, Ketua LPA NTB, Sahnan, SH menyatakan, pemerintah Lombok Barat telah melaksanakan kegiatan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Gerasak), dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI).
“Kami merasa bangga dan bahagia, semua kegiatan ini menyangkut kepentingan hak anak, terlebih semua tanpa biaya dan dilakukan dengan sistim jemput bola,” puji Sahnam.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis akta kelahiran, KIA, SK Kadis Dukcapil tentang Penetaan Desa kegiatan Gerasak. Untuk Akta kelahiran diberikan kepada perwakilan Zaini Udayani, KIA diberikan kepada Ananda Maulana dan SK Kadis Dukcapil diberikan kepada perwakilan tiga desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Gerasak II. (Eka)
0 Komentar