Sunday, November 17, 2019

Rencana ASN demo tolak perubahan bandara disayangkan


Mataram (postkotantb.com)- Direktur Lombok Global Institute (Logis), Muhammad Fihiruddin menyayangkan rencana pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM).

"Kami sangat menyesalkan jika benar ada aksi pengerahan ASN oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dalam aksi unjuk rasa menolak perubahan nama bandara," ujarnya di Mataram, Minggu (17/11).

Selain menyayangkan aksi tersebut, Sekretaris Pemuda Nahdatul Wathan (NW) ini, juga akan melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, HM Nursiah dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), jika terbukti mengajak ASN untuk berunjuk rasa pada, Senin besok (18/11).

"Ada temuan di beberapa group OPD ajakan dari kepala dinas yang mengajak ASN untuk turun aksi besok hari Senin (18/11). Bahkan kepala desa di kumpulin oleh camat untuk memerintahkan BKD (Badan Keamanan Desa) untuk ikut aksi juga. Karena ini informasinya atas perintah langsung bupati," tegasnya.

Menurut Fihirudin, sejatinya tugas ASN adalah bekerja dan melayani masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, di mana PNS harus menaati jam kerja. Bukan justru sebaliknya ikut-ikutan turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa.

"Ini namanya sudah melanggar disiplin PNS. Apa jadinya kalau ASN ikut-ikutan berunjuk rasa. Padahal notabenenya ASN itu adalah pelayan masyarakat," ketus Fihir.

Fihirudin menegaskan, perubahan nama bandara nama Bandara Internasional Lombok (BIL) atau Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), mestinya harus dihargai semua pihak. Apalagi perubahan nama bandara tersebut adalah keputusan pemerintah pusat, bukan keputusan Gubernur atau Bupati. 

"Keputusan mengganti nama bandara dengan nama Maulana Syekh bukan karena beliau pendiri NW atau apa, tapi karena penghargaan pemerintah pusat kepada beliau sebagai Pahlawan Nasional. Beliau milik kita semua bangsa Indonesia, bukan milik kelompok atau daerah tertentu. Jadi beliau kebanggaan kita semua sesungguhnya," tandas Fihir. (Eka)

No comments:

Post a Comment