Bupati Lobar: Penataan Asset Milik Pemda Lobar Sulit dan Ribet

, Friday, January 10, 2020 WIB Last Updated 2020-01-10T07:36:40Z
Bupati Lobar Fauzan Khalid pesimis dirinya bisa menuntaskan persoalan asset milik Pemkab Lobar sampai berakhirnya masa jabatannya
Lombok Barat (postkotantb.com)- Penataan asset milik Pemkab Lobar sampai hari ini belum terselesaikan. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid bahkan mengakui penyelesaian penataan asset milik Pemkab Lobar sulit dan  ribet.

Fauzan juga pesimis dirinya akan mampu menuntaskan persoalan asset tersebut hingga berakhirnya masa jabatannya.

"Pada refleksi akhir tahun saya katakan saya pesimis bisa menuntaskan persoalan asset hingga berakhirnya masa jabatan saya," ujarnya pesimis.

Lebih jauh Fauzan mengatakan, persoalan Asset di Lobar akibat terlalu lama tidak di urus. Bahkan dari 3000 asset milik Pemkab Lobar, yang bersertifikat tidak sampai sepertiganya. Namun pada tahun 2017 ujar Fauzan dirnya telah melakukan penataan secara perlahan dan hingga hari ini tercatat 900 aset telah bersetifikat.

Untuk menjaga asset milik Pemkab, mulai tahun ini Fauzan mulai menerapkan program sertifikasi Asset dan digitalisasi sertifikasi. Program ini untuk menjaga dokumen atau sertifikat asset agar tidak hilang.

"Kita kan tidak tahu kedepannya seperti apa, jadi saya mulai menerapkan program sertifikasi dan digitalisasi sertifikasi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen sertifikat," jelas Fauzan.

Pengelolaan asset yang amburadul tersebut ujar Fauzan merupakan persoalan masa lampau. Meski tidak ingin menyalahkan pendahulu nya namun tidak di urus nya asset menjadi muara dari persoalan Asset yang hari ini mencuat.

"Saya tidak ingin menyalahkan siapa siapa, tetapi persoalan asset ini memang karena terlalu lama tidak di urus," beber Fauzan.

Belakangan persoalan Asset milik Pemkab Lobar yang di jual oleh sejumlah oknum kembali mencuat. Tercatat sejumlah asset milik Pemkab Lobar di beberapa titik seperti di Jagaraga, Lingsar dan Narmada kini berpolemik. Sekda Lobar bahkan mengeluarkan edaran dan perintah pengosongan lahan yang di klaim merupakan milik Pemkab Lobar.(RZ)
Komentar

Tampilkan

Terkini