Lombok Barat (postkotantb.com)-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2020 secara virtual/online dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, dilaksanakan Rabu (15/4) di Aula Jayengrana, Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.
Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid didampingi Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun, Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi dan para Asisten menjelaskan, meski di tengah kesibukan jajaran Pemerintah Daerah Lombok Barat dalam upaya menangani, mencegah penyebaran Covid-19 di Lombok Barat, Pemerintah Daerah harus tetap melaksanakan Musrenbang sesuai dengan perintah Kementerian Dalam Negeri.
“Bahwa apa yang kita lakukan saat ini merupakan suatu ikhtiar kita dalam mensukseskan pembangunan kabupaten Lombok Barat terlebih untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Kita juga berikhtiar terus-menerus agar bisa keluar dari merebaknya kasus Covid-19 ini,” jelas Bupati.
Bupati lebih jauh mengungkapkan, di tengah bayang-bayang penyebaran Covid 19 saat ini seharusnya lebih focus untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat yang ke 62, 17 April mendatang dengan berbagai kegiatan, namun dampak Covid 19 ini seluruh kegiatan dibatalkan.
“Namun bukan berarti kita harus lupa terhadap HUT Lombok Barat. Kita harus tetap ingat dan harus tetap memiliki motivasi lebih di tengah kita menghadapi semua permasalahan ini," ujarnya.
Dikatakan bupati, tema HUT Lombok Barat tahun 2020 ke 62 ini adalah "Ijo Nol Dedoro". Ijo artinya keinginan agar Lombok Barat dengan pepohonan. Hutan-hutan di Lombok Barat bisa menjadi penyangga, bisa menjadi sumber mata air, bisa memberikan sumbangsih yang besar terhadap kesehatan dan kebaikan lingkungan.
Bupati menambahkan istilah Nol Dedoro memiliki arti Lombok Barat ini bersih, Lombok Barat ini diusahakan betul-betul tidak ada sampah. Semua harus bergerak untuk menangani sampah ini. Sekalipun saat ini masih disibukkan dengan Covid 19, namun hal-hal yang dasar, hal-hal prinsip itu tidak boleh dilupakan.
Menurut Bupati, setiap perencanaan tidak boleh dilewati begitu saja meski rutinitas pencegahan Covid-19 ini tetap dilaksanakan. Proses pembangunan tidak boleh selesai, alur perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti. Dengan kemajuan informasi dan teknologi Musrenbang ini bisa dilakukan dengan cara virtual.
Ditambahkan, musrenbang secara bertahap juga sudah dilakukan desa, kecamatan, namun Musrenbang Kabupaten Lombok Barat ini diharapkan ada berbagai macam masukkan terkait dengan arah pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.
Bupati meyakini tidak akan bisa dilaksanakan 100% dan bahkan tidak bisa 50% menyesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan untuk proses perencanaan pembangunan di tahun 2021. Bupati juga menyampaikan untuk APBD 2020 banyak yang direalokasi dan direfocusing guna pencegahan Covid 19. Karena itu sangatlan mungkin rencana pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat dan sudah tertuang dalam dokumen APBD tidak bisa terlaksana karena realokasi dan refocusing anggaran.
Menurut Bupati, usaha maksimal untuk mengakomodir hasil Musrenbang Desa, Kecamatan sebisa mungkin dilaksanakan. Namun karena penanganan Covid-19 ini menjadi lebih utama bagi keselamatan warga masyarakat juga harus mendapat perhatian lebih, termasuk dampak social ekonomi yang ditimbulkan.
Dampak ekonomi dimaksud Bupati yakni matinya usaha pariwisata. Dampak Covid-19 ini disebut Bupati lebih dahsyat dari gempa 2018 yang lalu. Pariwisata saat itu sempat mati, namun prediksi sebenarnya di tahun 2020 ini pariwisata Lombok Barat bisa bangkit atau pulih kembali. Indikasi ini jelas, dimana PAD yang masuk di bulan Januari dan Februari itu melebihi persentase PAD perolehan yang sama dibandingkan dengan sebelum gempa.
“Sebenarnya di tahun 2019 sudah hampir selesai proses recovery pasca gempa termasuk pembangunan - pembangunan infrastruktur yang rusak akibat gempa bisa dikatakan di 2019 lalu mungkin sekitar 90% sudah selesai dan seharusnya bisa melompat di tahun 2020, lalu melompat dua langkah lagi di tahun 2021. Namun musibah Covid-19 ini seluruhnya berubah total,” terang Bupati.
Sekretaris Bappeda Lombok Barat Sri Murni mengungkapkan, Musrenbang 2020 bagi penyusunan RKPD 2021 tersebut mengacu pada dok RPJMD dan Renstra OPD yang eksisting. Artinya RPJMD dan Renstra yang sudah tersedia tetap dipedomani untuk penyusunan RKPD 2021. Sehingga RKPD tahun 2021 lebih mengacu pada sasaran dan prioritas yg sudah dimuat dalam dokumen RPJMD yg merupakan penjabaran dari misi dan visi kepala daerah.
Selanjutnya rancangan RKPD 2021 disesuaikan isu strategis nasional seperti Covid-19. Sementara tujuan Musrenbang 2020 bagi penyusunan RKPD 2021 secara virtual ini untuk tetap dapat menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan Pagu indikatif serta indikator kinerja, penyelarasan program pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi NTB dan memverifikasi kembali program kegiatan yang merupakan kewenangan daerah.
Pelaksanaan Musrenbang Virtual 2020 bagi penyusunan RKPD 2021 ini diikuti 100 orang peserta dari seluruh OPD, organisasi wanita, akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Nara Sumber terdiri dari Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD Lomnbok Barat, Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Kepala Bappeda NTB dan Kepala Bappeda Lombok Barat. (Eka)
Social Footer