Bawaslu NTB Minta Dukungan Satgas Covid-19 Fasilitasi Rapid Test Panwascam dan PKD

Bawaslu NTB Minta Dukungan Satgas Covid-19 Fasilitasi Rapid Test Panwascam dan PKD

, Thursday, June 25, 2020 WIB Last Updated 2020-06-25T06:16:01Z
Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid meminta Satgas Covid-19 untuk membantu memfasilitasi rapid test ke Panwascam dan PKD 
Mataram (postkotantb.com)- pelaksanaan pengawasan pilkada di tujuh kabupaten/kota secara terstruktur telah dilakukan Bawaslu NTB dengan mengaktifkan dan melantik kembali seluruh jajaran baik di panwascam hingga ke tingkat desa.

Sebelumnya Bawaslu NTB juga telah menggelar rakor bersama dengan KPU yang melibatkan KPU kabupaten/Kota se Provinsi NTB untuk menyamakan persepsi menjelang pilkada.

Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid mengatakan tahapan pilkada 2020 sendiri telah di mulai tanggal 24 Juni yakni penyerahan formulir calon perseorangan. Dalam formulir tersebut ada persyaratan non elektoral penerapan protokol covid-19 yang harus di cantumkan oleh KPU.

"Ada persyaratan non elektoral yang harus di lakukan oleh KPU saat menyerahkan berkas formulir calon perseorangan yakni berkas harus steril, petugas yang mengantar harus mengikuti seluruh protokol covid-19," ujarnya.

Di internal Bawaslu NTB sendiri ujar Khuwailid untuk APD telah siap dan telah di distribusikan ke jajaran desa. Pengawas akan di bekali dengan APD berupa masker, handsinitizer, face shield sesuai standar Bawaslu RI.


Adapun kendala yang di hadapi Bawaslu yakni pelaksanaan rapid test untuk Panwascam dan Pengawas Desa Kelurahan (PKD). Tidak semua daerah yang melaksanakan pilkada mengalokasikan anggaran untuk membantu rapid test bagi Panwascam dan PKD.

Sejauh ini hanya dua daerah yang menanggung biaya untuk rapid test seperti Mataram dan Loteng yang akan mengalokasikan anggaran untuk rapid test.

Bagi daerah yang tidak mampu membiayai rapid test Bawaslu membantu melalui APBN. Namun persoalan lain muncul yakni standar biaya untuk rapid test yang terbatas. APBN hanya menganggarkan 300 ribu,  sementara biaya rapid test sebesar 400 ribu lebih.

"Ada ratusan Panwascam dan PKD yang harus di rapid test, tidak semua daerah mampu menganggarkan, Bawaslu membantu melalui APBN namun biaya ini juga terbatas," papar Khuwailid.

Khuwailid meminta tim gugus tugas covid-19 ikut membantu atau memfasilitasi rapod test kepada panwascam dan PKD.

"Kami meminta kepada Satgas Covid-19 untuk mau membantu dan memfasilitasi rapid test bagi Panwascam dan PKD, segera kami akan bersurat," pungkas Khuwailid.(RZ)
Komentar

Tampilkan

Terkini