-->

Tidak Transparan Pembagian BLT Covid-19, Garda Tuntut Pertanggungjawaban Desa

, Tuesday, June 30, 2020 WIB Last Updated 2020-06-30T12:09:29Z
Aksi Garda menuntut pertanggungjawaban Kepala Desa Ta'a berlangsing ricuh, dan menyebabkan kemacetan di ruas jalan provinsi

Dompu (postkotantb.com)-
Massa aksi yang tergabung di dalam Gerakan Pemuda Progresif Desa Ta'a (Garda), menggelar aksi di kantor Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Senin (29/6).


Aksi unjuk rasa tersebut digelar, karena Pemdes setempat terindikasi melakukan KKN berupa penyelewengan keuangan tahun anggaran 2019 dan tidak transparannya desa dalam pembagian BLT Covid 19.

Aksi tersebut sempat ricuh dan salah satu massa aksi, Candra Setiawan sempat mendapat tindakan kekerasan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh pendukung kades.

"Mereka tidak setuju kami turun ke jalan. Sampai ada provokator, yang berniat bubarkan barisan massa,"ujar Korlap Mustakim.

Dijelaskan Mustakim, aksi ini menunjukan ketidakpuasan pemuda dan masyarakat atas kinerja kades yang terkesan, tidak transparan serta kerap tidak adil terhadap pembagian sejumlah bantuan bagi warga yang terdampak Pandemi Covid 19.

Di dalam orasinya Mustakiam menyampaikan, sejumlah tuntutan diantaranya, kejelasan atas pemblokiran BST masyarakat desa serta pembagian BLT yang tidak transparan. Massa kemudian kejelasan anggaran Rp. 5000.000 untuk pelatihan BUMDes dan anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 8.000.000., yang diduga siluman.

Berikutnya soal penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah non formal milik desa yang sampai saat ini tidak terlaksana, dengan nilai Rp. 58.100.000,

"Kami mempertanyakan kejelasan anggaran untuk mendukung program pelaksanaan program pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni dengan anggaran sebesar Rp. 1.05.000.000 bersumber dari DD yang nyatanya, sampai sekarang belum terselesaikan,"tegasnya.

Selain itu lanjut dia, massa menuntut kejelasan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas kader masyarakat yang bersumber dari DD sebesar Rp. 6.000.000 dan SILPA tahun 2019 sebesar Rp. 423.000.000.

Terakhir terkait kejelasaan anggaran untuk peningkatan kapasitas kader masyarakat desa sebesar Rp. 6.000.000 dan anggaran pemeliharaan sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebesar Rp. 52.000.000, bersumber dari DD.

Aksi ini mendapatkan respon dari Kepala Desa Ta'a, Sanusi. Di depan massa aksi, Kades berserta jajarannya berkomitmen menindaklanjuti tuntutan massa. "Kami akan menindaklanjuti tuntutannya,"tutupnya.(rin)
Komentar

Tampilkan

Terkini