Breaking News

Prediksi, Kontestasi Pilkada didominasi Pasangan PAS dan SADAR

Salah satu milenial pendukung Paslon Independen Saswadi-Dahrun

Lombok Tengah (postkotantb.com)- Perjalanan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), kian menunjukan tanda-tanda keunggulan dari masing-masing Pasangan Calon. Pengamat Sosial, Lalu Buntaran dikediamannya Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Jumat pekan lalu, mengatakan, diantara ke-lima paslon di Loteng, masing-masing memiliki kelebihan.


Tentunya, keunggulan ini menjadi barometer bagi masyarakat Loteng. Kendati demikian,  Diprediksi, diantara kelima Paslon, hanya dua pasangan yang akan bersaing ketat menjelang Hari Pencoblosan. Yakni pasangan nomor urut 1, Hj. Lale Prayatni-Sumum dan nomor urut 5, H. L. Saswadi-Dahrun.


“Kedua sosok ini, memiliki keunggulan dan background di pemerintahan dan tidak bisa disepelekan,”ujarnya.


Kata dia, Sosok Calon Bupati, Ir. Hj. Lale Prayatni, telah berpengalaman dalam pemerintah. Awal kariernya, dimulai dari PNS biasa, hingga menempati kursi Asisten II Setda Lombok Barat (Lobar), menjadi bekal membenahi tatanan birokrasi di kabupaten itu. Terlebih, calon srikandi ini memperoleh dukungan dari sang suami yang saat ini menjabat Setda Provinsi NTB.


Sedangkan, Drs. H. Lalu Saswadi, MM, pun telah merasakan asam manis megawali karir dari PNS biasa hingga dikenal sukses memimpin di beberapa kedinasan. Sampai pada puncaknya, sosok Saswadi memetik pengalaman saat diamanahkan sebagai Pjs. Bupati Lobar.


Setelahnya, calon independen tersebut, kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Di posisi terakhir ini, Saswadi telah banyak berjasa mengembangkan UKM. Seandainya dipadukan, dia meyakini, Loteng akan semakin maju, berkembang dan berkualitas.


“Ayo kita buka biografi kedua calon ini. Kalau nomor 1 menang, Loteng maju. Tapi kalau nomor 5 menang, saya yakin, loteng akan lebih baik dari hari ini. Sayang, kursi kepemimpinan, hanya ditempati oleh satu orang.”imbuhnya.



Lanjut Buntaran, kompetisi akan semakin sengit. Karena kedua kompetitor ini berkapasitas dalam melaksanakan program kerja di pemerintahan kabupaten. Sebaliknya, pilihan ada ditangan masyarakat.


Dari hasil pengamatan, jumlah masyarakat didominasi oleh pemilih tradisional. Sedangkan kompetisi kali ini, membutuhkan pemilih yang cerdas untuk menilai rekam jejak para calon. Seperti yang terjadi belakangan ini. Sebagian dari kalangan pembisnis lokal, terkontaminasi janji (Utopis,red).



“Disinilah kelemahan sebagian kelompok dan masyarakat kita yang tidak berfikir dan menimbang rekam jejak dan realita hasil kinerja calon,”singgungnya.


Ditegaskan dia, jika kali ini masyarakat gagal memilah dan memilih, maka 5 tahun kedepan tidak akan ada perubahan. Saat ini saja, kondisi daerah tersebut tergolong minim pembenahan, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan serta lainnya. Terlebih, di tengah kondisi pandemi. Banyak wirausaha dan pengusaha menjerit. Sedangkan pemerintah daerah, hanya duduk berpangku tangan.


Potensi Konflik.


Pada pilkada sebelumya, kabupaten ini rentan terhadap konflik antar kubu. Terpaan pandemi Covid 19, diakui Buntaran, memberikan dampak positif ditengah suasana pilkada. Aturan kampanye dialogis yang diterbitkan pemerintah, mengurangi resiko gesekan antar warga.


“Semua masyarakat mulai menahan diri dan tidak terpancing isu. Karena sejarah Loteng setiap ada pilkada ada saja gesekan yang terjadi diantara kubu,”terangnya.


Ditempat berbeda, Prof. Dr. Zaenal Asikin, mengatakan, secara umum, kemunculan konflik diperkirakan terjadi malah setelah momen pilkada. Yakni, para calon kepala daerah yang diusung oleh parpol mengalami kekalahan dalam berkontestasi di pilkada 9 desember 2020.


Diakui dia, ketika proses verifikasi di Loteng berlangsung, sempat ada salah satu bakal calon yang ingin menggugat salah satu parpol. Namun, persoalan itu sudah terselesaikan dengan musyawarah mufakat.  Ia memprediksi, laporan usai pilkada  tidak lagi menyangkut kalah dan menang. Namun berkaitan dengan persoalan penggunaan keuangan para calon.


“Jadi pas calon, yang bersangkutan keluarkan modal. Mungkin pengaduan seputar upaya parpol yang tidak sesuai dengan RAB pembiayan. Para paslon ini kan keluarkan modal besar untuk partai. Contohnya, di RAB mungkin 10.000 banner tapi yang dibuat hanya 100 banner. Seperti itulah,”tutupnya.(rin)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close