DPD NTB PMKM Prima Indonesia Resmi Gelar Rapat Konsolidasi Keanggotaan

Ketua DPD PMKM NTB Prima Indonesia dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi meminta anggota menyampaikan kritik dan saran demi menyempurnakan lembaga.

Mataram (postkotantb.com)- Jelang Persiapan pengukuhan pengurus Provinsi, DPD Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (PMKM) Prima Indonesia menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi anggota. 

Rapat yang terselenggara, Senin (16/11), di sekretariat baru Jl. Bung Hatta no. 99X, Monjok Baru, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, sekaligus dirangkaikan dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta peresmian sekretariat DPD PMKM Prima Indonesia yang baru.

Turut hadir di Acara ini, para anggota serta ketua koodinator Kabupaten-kota se NTB. Acara peresmian itu diawali tausiyah tentang hikmah maulid nabi Muhammad SAW serta dibuka dengan pembacaan doa.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PMKM NTB Prima Indonesia, Datu Rahdin Jaya Wangsa, SH berharap agar seluruh anggota kelembagaan, menyampaikan kritik, saran dan solusi demi menyempurnakan kinerja lembaga kedepannya. 

Kendati tidak tergolong sebagai lembaga non profit, lanjut dia, bagan keanggotaanya diisi oleh para pihak yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Sehingga, dapat membantu setiap keluhan para anggota lembaga.

"Lembaga ini milik bersama dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama,"ungkapnya.

Kata dia, Lembaga tersebut telah memanfaatkan sejumlah akses, diantaranya website dan grup what'sapp, sebagai wadah untuk berdialog dan bertukar informasi serta dinilai efektif dalam upaya  mempromosikan setiap produk UKM. Selain itu, setiap informasi yang masuk di DPD, akan diteruskan ke DPP.

"Apa yang kawan-kawan promosikan akan kami promosikan juga ke DPP. Karena DPP juga punya website untuk pasarkan produk."bebernya.

Di sisi lain, jelas Datu Rahdin, Koperasi DPP telah menjalin kerjasama dengan koperasi Milik TNI. Setiap permodalan dan aset milik koperasi TNI dapat dimanfaat guna membantu para UKM di NTB.

"Insa Allah kita di daerah akan terbantukan,"imbuhnya.

Sesuai informasi diperoleh dari dinas terkait, saat ini pemerintah mewajibkan setiap investor yang masuk ke NTB untuk menggandeng pelaku UKM, sebagai syarat untuk mendapatkan izin operasional. 

Salah satunya, perusahaan tambang emas di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Maka demikian, ia mengajak para pelaku UKM agar lebih memperhatikan kualitas produk serta kondisi kemasan sebelum dipromosikan.

"Jadi saya harap, dari sisi kualitas produk dan kemasan harus diperhatikan,"tutupnya. (rin)