Inovatif, Pemdes Midang Dorong Kelompok Pemuda Berwirausaha

Kepala Desa Midang, Drs. Samsudin

Lombok Barat (postkotantb.com)- Kondisi pandemi Covid 19 kian mendesak pemerintah Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk maksimal berinovasi. Salah satunya memberdayakan kelompok pemuda berwirausaha di sektor budidaya ikan air tawar.

"Kami berupaya agar kelompok pemuda mau berwirausaha,"ujar Kepala Desa Midang, Samsudin dikediamannya perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang, Minggu (13/12).


Demi mewujudkan hal tersebut, pemdes setempat menyediakan lahan seluas 2 are yang dikhususkan bagi para pemuda usaha penggemukan ikan. Dalam waktu dekat, Dia mengundang para pemuda untuk membahas perkembangan usaha budidaya tersebut.


Diakui desa ini memiliki sebanyak lima kolam ikan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pemancingan. Semenjak masyarakat di larang untuk berkerumunan, kegiatan itu mulai sepi kunjungan. "Sekarang mulai beralih ke usaha pengemukan untuk di jual dipasaran,"imbuhnya.



Di sisi lain lanjut dia, usaha budidaya ini sebagai bentuk kepeduliannya terhadap generasi penerus agar tidak terseret hal-hal negatif salah satunya penyalahgunaan narkoba. Dengan memperbanyak peluangan usaha dapat meminimalisir potensi tersebut. Selain itu, pihaknya kerap melaksanakan kegiatan pemberian edukasi terhadap pemuda dan pelaku UMKM Serta berupaya menjemput bola agar warga memenuhi kewajiban membayar PBB.


"Jadi kami buka pelayanan pajak di kantor desa. Tiap kepala dusun kami minta untuk umumkan ke warga melalui masjid-masjid agar membayar PBB. SPPT kan sudah dibagikan kepada warga,"ujar


Tak hanya itu. Pemdes setempat membuka pelayan pembayaran PBB di kantor desa dan menekan para petugas pajak agar masuk ke setiap dusun. Sebaliknya kepala dusun bertugas mendorong serta mengerahkan warga agar membayar PBB. Menurutnya, sektor andalan Pemda Lobar dalam mengisi kas daerah yakni sektor pariwisata. Semenjak pandemi, sektor pariwisata ikut terkena imbas


Namun demikian, upaya tersebut masih tergolong belum masif. Dibutuhkan ketegasan pemda terhadap pembayaran PBB melalui peraturan daerah."Jadi bagaimana pembayaran PBB maksimal demi mengantisipasi kondisi pandemi,"tutupnya.(rin)