Lahan Strategis Dikuasai Pihak Luar, Pemda Harus Buat Perda

Anggota DPRD Loteng, Lalu Ramdhan.

Lombok Tengah (Postkotantb.com)- Daerah Lombok Tengah, sudah menjadi incaran para pengusaha besar. Pasalnya, daerah ini memiliki potensi sebagai Kabupaten penghasil kekayaan ke depannya.

Pemerintah daerah harus jeli membaca potensi tersebut. Jika tetap dibiarkan, beberapa wilayah atau lahan yang memiliki potensi startegis bakal habis dikuasi orang luar.

"Saya amati di sejumlah lahan startegis Loyeng, 80 persennya sudah dikuasi pihak luar," kata Anggota DPRD Loteng, Lalu Ramdhan, Rabu (27/01).

Ramdhan menilai Pemda sudah kecolongan dan hal ini harus segera disikapi. Paling tidak, Pemda harus segera melahirkan Perda tentang jual beli. Jika tidak, masyarakat Loteng bakal jadi penonton di daerah sendiri.Terutama di lahan startegis.

"Pemda perlu kita bangunkan dari tidurnya, sebab penguasaan lahan strategis, bagian dari kecolongan. Ini harus kita segera jegal, dengan cara melahirkan Perda jual beli tanah di lahan strategis," tegasnya.

Ia mencontohkan, mulai dari Desa Labulia Kecamatan Jonggat. Sejumlah lahan strategis sudah mulai dikuasai oleh orang luar. Demikian pula di dekat bandara, sejumlah perusahaan besar, baik hotel dan lainnya. Persoalan demikian, menjadi tantangan bagi masyarakat setempat, khususnya generasi penerus.

"Masalah jual menjual memang itu haknya pemilik. Namun paling tidak, ada aturan yang mengatur, khususnya di lahan strategis. Sebab jika ini tetap dibiarkan, itu akan menjadi tantangan generasi penerus mendatang," paparnya.

Selain di jalur bay pass, di wilayah selatan mulai dari ujung timur Desa Mertak Kecamatan Pujut hingga ke ujung Barat Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat. Bisa dikatakan 80 persen sudah dikuasi orang luar, dan ini ancaman besar, yang harus segera diatasi. "Kita sudah kecolongan," cetusnya.

Atas penomena ini lanjut anggota dewan dua periode ini,  salah satu langkah yang harus diambil adalah membuat Perda penjualan lahan strategis, seperti pemerintah Bali.

Di mana di Bali banyak lahan strategis. sehingga apabila ada pengusaha yang ingin membangun, semuanya menggunakan sistem kontrak. Seperti pembangun sebuah hotel atau pabrik pabrik besar, dikontrak sampai 30 atau 40 tahun. Jika masa kontraknya berakhir, bangunan tersebut akan kembali ke pemiliknya, seperti yang dipakai di Bali.

"Jika orang tuanya meninggal, nanti akan jadi warisan anak-anaknya, sebab tempat itu tetap jadi miliknya, kalau sistemnya dijual, kita khawatirkan ahli warisnya akan jadi kuli di miliknya sendiri," keluhnya.(AP)