Mataram (postkotantb.com) - Sorotan terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB makin kencang. DPD Gapeksindo NTB bahkan mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencopot Kepala BP2JK NTB berikut semua anggota kelompok kerja yang bertugas melelang semua paket proyek APBN di institusi itu.
 |
| KRITISI BP2JK: Koalisi LSM NTB dan pengurus Gapeksindo NTB menyerahkan dokumen bukti kejanggalan evaluasi dokumen lelang oleh Panitia Kelompok Kerja BP2JK NTB. |
‘’Protes penyedia jasa konstruksi dan elemen lain ke BP2JK ini sudah lama. Sejak tahun lalu. Kok makin ke sini makin banyak saja masalah yang ditimbulkan BP2JK NTB ini. Menteri PUPR harus segera mengganti kepalanya berikut semua anggota pokja. Kita menduga banyak oknum di instusi ini,’’ tegas Ketua DPD Gapeksindo NTB, H Bambang Muntoyo, Selasa (16/2).
Tidak hanya itu, Gapeksindo, kata Bambang, meminta semua proses evaluasi dokumen tender dipending. Desakan ini juga sudah disampaikan ke balai teknis yang menerima hasil lelang dari BP2JK.
‘’Kami akan meminta DPP Gapeksindo menyampaikan hal ini ke Menteri PUPR. Patut kita duga semua hasil lelang produk BP2JK ini bermasalah. Evaluasi yang mereka lakukan tidak berdasar aturan yang dipersyaratkan pemerintah. Pokja ini kami duga bekerja di luar kewenangan yang mereka miliki. Ujung praktik praktik seperti ini pasti transaksional,’’ tegas Bambang.
‘’Seperti salah satu proyek SPAM di Lombok Utara tahun lalu. Saat itu pojka memenangkan rekanan yang terbukti memalsukan pengalaman kerja dan surat keterangan ahli. Yang dipalsukan pengalaman perusahaan lokal NTB. Saat itu kita protes dan akhirnya ditender ulang. Seperti inilah kualitas pokja di BP2JK NTB ini,’’ sambung Bambang.
Selain itu, Gapeksindo NTB juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun dan mengecek hasil kerja BP2JK NTB. Lelaki berkulit putih ini menyebut, aparat hukum tidak harus menunggu adanya kerugian negara untuk bertindak.
‘’Banyak kabar yang menyebut soal praktik transaksional di hampir semua paket proyek APBN yang lelangnya dikelola BP2JK NTB ini. Ini jadi ranah aparat hukum. Jangan sampai uang negara dicuri oleh oknum oknum ini,’’ tandasnya.
Sebelumnya, dalam hearing dengan Koalisi LSM Daerah dan pengurus Gapeksindo NTB, Kepala BP2JK NTB, Ahmad Agus Fitra, mengklaim semua proses pelelangan dilakukan sesuai aturan. Agus menyebut tidak bisa mengintervensi kerja pokja pemilihan.
‘’Masukan dari kawan kawan LSM dan asosiasi akan kami tampung dan kami pelajari di internal,’’ jelasnya.
Awal pekan kemarin, Koalisi LSM NTB mendatangi Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk meminta dibatalkannya semua hasil lelang produk BP2JK NTB.
"Kami minta kepada Kepala BWS dan PPK agar tidak menandatangani SPBJ atau kontrak kerja terhadap 17 paket pekerjaan yang dimenangkan oleh sejumlah perusahaan luar NTB,’’ tegas Direktur Lembaga Advokasi Masyarakat Daerah (Lamsida), Ilham Yahyu.
"Kami melihat adanya dugaan tindak kejahatan yang diduga melibatkan BP2JK NTB dalam proses lelang dan memilih segelintir oknum kontraktor yang sama pada setiap tahun anggaran, dan diduga ada praktik transaksional untuk memenangkan rekanan tersebut,’’ sambung Ilham.
Koalisi LSM Daerah juga melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan BP2JK NTB ke Ombudsman NTB. (IFN)
0 Komentar