 |
| Bupati Loteng HL. Pathul Bahri didampingi Lalu Erpan |
Lombok Tengah (Poskotantb.com)- Menjalankan amanah masyarakat Lombok Tengah (Loteng) untuk menjadikan Kabupaten Loteng lebih baik.
Bupati dan wakil Bupati Loteng HL. Pathul Bahri dan Dr. HM. Nursiah, telah memprogramkan 100 hari kerja dengan target, memberikan pelayanan terbaik. Terutama di tempat-tempat strategis. Seperti pelayanan di RSUD Praya, Loteng.
Tahun 2021, orang nomor satu di Loteng ini menargetkan peningkatan akreditasi RSUD Praya, dari tipe C ke tipe B. Karenanya, Bupati akan menempatkan empat Dinas sekaligus di RSUD Praya agar proses pelayanan masyarakat dapat diarahkan satu pintu.
"Selama ini masyarakat miskin khususnya non BDT kesulitan mengurusi dokumen. Sebab lokasi m
Tengah Pandemi, TKPKD Bahas Kendala Penanggulangan Kemiskinan
Lombok Tengah (Poskotantb.com)- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di kantor bupati, kemarin. Rakor dihadiri bupati dan wakil bupati, Plt Sekda, Tim TKPKD, Kepala OPD, Baznas Loteng, BPJS Kesehatan dan BPS ini, membahas upaya serta program penanggulangan kemiskinan tahun 2021.
Koordinator Pokja TKPKD, Saiful Muslim menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk membahas upaya yang akan dilakukan dalam pengentasan kemiskinan bersama dengan SKPD dan pihak terkait lainnya. Selain itu, ada beberapa masalah juga yang menjadi perhatian seperti, pelayanan kesehatan, adminduk hingga kekesaran perempuan dan anak.
“Sehingga hal ini harus dibahas bersama,” tuturnya.
Sementara itu, angka kemiskinan di Loteng dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.
Tahun ini, lanjut dia, Pemkab Loteng menganggarkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 107 miliar yang tersebar, melalui program di masing-masing SKPD. Upaya demikian, sebagai ikhtiar Pemda agar target satu persen penurunan kemiskinan tahun ini dapat terealisasi.
“Anggaran tersebut belum termasuk refocusing jika ada. Sumber lain juga dari aspirasi Dewan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng, Syamsudin menjelaskan, angka kemiskinan di Loteng dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Ia menyebutkan, di tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 20,6 persen. Namun pada 2020, angka kemiskinan menurun drastis hingga ke angka 13,44 persen dengan jumlah pendudukan miskin berkisar 128 ribu jiwa.
“Penurunan ini termasuk cepat sekali. Dalam kurun waktu lima tahun penurunannnya sudah sangat signifikan,” terangnya.
Ada beberapa indikator kemiskinan seperti inflasi, distribusi pengeluaran, kebiasaan pola konsumsi masyarakat dan lainnya. “Sehingga ini harus diperhatikan. Dalam meneliti tentang angka kemiskinan kami juga menanyakan bagaimana konsumsinya,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menjelaskan, berkat kerja keras semua pihak, dalam kurun waktu lima tahun bisa turun ke 13,44 persen. “Angka kemiskinan Loteng masih di bawah rata-rata provinsi,” singgungnya.
Tahun 2019 lalu, kemiskinan turun hingga 1,44 persen. Ini merupakan prestasi terbaik. Namun untuk tahun 2020, penurunan tidak signifikan karena adanya pandemi. Kemiskinan juga tidak terlepas dari pola konsumsi masyrakat seperti protein dan kalori. Sehingga penting dalam program PKH juga memberikan jenis makanan yang bervariasi.
“Tidak hanya melulu telur. Untuk dinas terkait bulan ini harus dipikirkan bagaimana caranya,” tegasnya.
Pathul menyebut sebanyak 45 ribu anak putus sekolah, 15 ribu warga belum bisa mengakses air bersih, pemulung, pekerja kasar sebanyak 11 ribu orang akibat kemiskinan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan masih ada kendala yang dihadapi.
Antara lain minimnya koordinasi antar SKPD hingga perencanaan program dan tingkat pengawasan, masih lemah.
“Untuk neningkatkan kualitas pengentasan kemiskinan perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antara SKPD, desa dan pusat. Perencanaan dan monev harus dimaksimalkan. TKPD akan terus berupaya untuk mengawal program-program pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Loteng selaku Ketua TKPD, HM Nursiah menuturkan, selama ini semua pihak terkait masih belum serius menangani permasalahan kemiskinan. Sehingga harus dimaksimalkan melalui pendampingan program langsung. Sasaran program juga harus sesuai dan faktual. Sehingga harus ada perbaikan data yang sesuai.
"Saya intinya siap melanjutkan perjuangan di TKPKD Loteng untuk pengentasan kemiskinan," tandasnya.(AP)
0 Komentar