Akhirnya MSQ Resmi Menjadi Ketua KONI Lombok Tengah

M.Samsul Qomar saat menerima Surat Pengesahan sebagai ketua KONI Loteng terpilih di Kantor KONI NTB

Lombok Tengah (Postkotantb.com)- Setelah hampir sebulan lamanya kisruh Musyawarah Olahraga xKabupaten (Musorkab) KONI Lombok Tengah (Loteng), akhirnya selesai dengan dikeluarkannya pengesahan hasil Musorkab KONI Loteng, oleh KONI Provinsi NTB.

Bertempat di Sekretariat KONI Provinsi, Hadi Muhlis SH selaku sekretaris KONI NTB secara resmi menyerahkan surat pengesahan kepada ketua KONI Loteng terpilih M Samsul Qomar di dampingi Ketua dan sekretaris panitia M Humaidi dan L Kariadi S.Kom.

Ketua KONI Loteng M. Samsul Qomar mengatakan, amanah ini adalah amanah yang berat, karena di pundak pengurus KONI nama harum daerah dipikul.

"Ini amanah yang harus saya jalankan, kendati amanah ini sangat berat namun dengan kebersamaan insyaallah semuanya akan ringan," katanya. 

Dikatakan, program jangka pendek, pihaknya akan menyiapkan hal hal penting untuk 9 atlit yang akan mewakili Loteng yang saat ini sedang di gembleng di Pelatda NTB.

Selain menyiapkan atlit, hal yang paling krusial adalah sekretariat KONI Loteng, saat ini hanya memiliki 2 ruang saja sementara ada 17 bidang di kepengurusan KONI sesuai AD/ ART yang ada. 

"Kita butuh sekretariat yang lebih besar dan bisa di gunakan untuk kerja kerja KONI, sekarang Porprov 2 tahun sekali kalau dulu 4 tahun sekali,” urai mantan ketua Panjat tebing ini.

Sementara untuk soal anggaran, KONI berharap tidak ada refocusing seperi pokir dan program insfrastruktur lainnya, karena soal olahraga ini sama pentingnya dengan program lainnya.

“Kita membutuhkan 1,7 Miliar untuk program jangka pendek dan menengah ini, itu belum masuk Porprov yang rencana  akan di selenggarakan bukan  Februari 2022 mendatang,” jelasnya

Sementara itu Sekretaris KONI NTB Hadi Muhlis berpesan, setelah KONI menerima hasil pengesahan ini agar langsung action dengan merangkul semua cabang olahraga (cabor), yang ada di bawah KONI.

"Mohon semua di rangkul dan di bantu termasuk soal Cabor yang akan habis masa jabatannya,” ujar politisi PAN NTB ini.

Selama ini, kata Hadi ada Cabor yang kurang memahami isi AD/ ART KONI agar bisa di lakukan sosialisasi bahwa setiap muscab Cabor untuk mendapatkan SK Pengukuhan pengda harus melalui Rekomendasi KONI Kabupaten/ kota . “ini yang harus di benahi dan di kabarkan ke cabor yang ada,” pintanya.

Selanjutnya, terkait penyelenggaraan PON XX Papua, KONI Provinsi menyiapkan slot untuk kabupaten/kota yang ingin ikut sebagai oficial nanti, malah pihaknya akan memfasilitasi ID Card untuk Ketua KONI Kabupaten, Bupati dan Ketua DPRD.

"Kita siapkan ID Card saja, kalau di luar itu tanggungjawab kabupaten/ kota sendiri,” katanya. (AP)