LKKS NTB bersama Baznas Sepakat Kelola Dana Umat

BANTUAN: penyerahan bantuan sebesar Rp. 200 juta oleh Baznas NTB
Mataram (postkotantb.com)-Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) NTB, siap bahu membahu mengelola dana umat melalui pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, sodaqoh.

Ketua LKKS NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, pihaknya siap membantu Baznas agar dana umat makin berdaya dan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan umat.

Dikatakannya, sebagai koordinator lembaga maupun perorangan dalam pengelolaan bantuan sosial bagi PPKS Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diampu oleh Dinas Sosial.

Terutama dana Corporate Social Responsibility (CSR) memang harus mampu mengentaskan persoalan sosial lebih permanen, melalui distribusi bantuan produktif. Forum CSR di Dinas Sosial juga mengatur kontribusi sebesar lima persen pertahun sesuai Permensos RI.

"LKKS NTB memang sedang menyusun database PPKS seperti anak yatim, terlantar, lansia dan lainnya yang selama pandemi makin bertambah jumlahnya", ujar Bunda Niken di kantor Baznas NTB di Mataram, Kamis (15/04).

Dana bantuan produktif yang dimaksud seperti mendorong beberapa panti asuhan mengajukan proposal usaha untuk kemandirian dan tidak bergantung terus menerus kepada bantuan.

Skema ini telah dimulai dengan mengedukasi dan membimbing pengurus LKKS kabupaten kota,  dalam pelayanan kesejahteraan yang disertai pelayanan kualitas. Semangat sosial ini tidak hanya terkait sistem dan prosedural rutin. Tapi dapat mencapai kemandirian warga pemerlu pelayanan kesejahteraan.

Baznas NTB, menurutnya menjadi salah satu Baznas terbaik nasional dalam hal pengelolaan, sehingga diyakini penerima bantuan akan lebih terarah dan kebutuhan pengentasan di lapangan akan lebih terlihat dalam jangka panjang.

Terkait gerakan Bulan Peduli Sosial LKKS, Bunda Niken mengapresiasi dukungan bantuan sebesar Rp 200 juta yang diserahkan langsung oleh Ketua Baznas NTB, TGH Muhammad Said Ghazali.

Sementara itu, TGH Said Ghazali menjelaskan, pengumpulan dana yang dikelola oleh Baznas masih sebatas ASN dan lingkup lembaga dibawah pemerintah. Sektor inipun masih belum maksimal seratus persen.

Sehingga diperlukan aturan pemotongan langsung agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi sesuai ketentuan zakat, infaq dan sodaqoh. Sejak pandemi, pengumpulan dana umat menurun dari 26,5 miliar di tahun 2019 menjadi 22 miliar pada 2020.

Karenanya, kerjasama pendistribusian yang luas bagi penerima (mustahik) memungkinkan penggunaannya dalam banyak hal seperti pendidikan dan kesehatan yang sesuai regulasi dan pelaporan.

"Harapannya, Baznas juga bisa hadir dalam setiap program kegiatan pemerintah dan kita akan mengembangkan peta distribusi dan rencana program pengumpulan dana bersama LKKS NTB", jelasnya.

Sedangkan Komisioner Baznas Bidang Distribusi, H Pattimura menambahkan, Baznas harus makin berdaya. Sebagai instrumen pemerintah dalam pengelolaan dana masyarakat, keberhasilan Baznas adalah keberhasilan pemerintah.

Ia berharap, kerjasama dengan LKKS dalam hal pendistribusian dapat memiliki target wilayah binaan yang tuntas dikerjakan setiap tahun bukan hanya rutinitas pemberian bantuan sosial semata.

"Jika pendistribusian berhasil dan tepat sasaran bisa menjadi daya tarik dalam hal pengumpulan dana. 17,5 persen masyarakat miskin akan cepat berubah tingkat kesejahteraannya,"urainya.

Seperti program Baznas dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat dengan masalah sosial, bantuan produktif Baznas saat ini lebih besar dari porsi bantuan konsumtif. Namun demikian, saat seperti Ramadhan dan Idul Fitri, bantuan konsumtif memang menjadi keharusan terlebih di masa pandemi seperti sekarang.(RIN)