Bupati KLU Sampaikan Raperda Pertangungjawaban APBD 2020



Lombok Utara,(postkotantb.com)  -- Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menghadiri Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam rangka penjelasan kepala daerah terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KLU tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat (9/6/2021). Hadir pula Ketua DPRD KLU Nasrudin SHi, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi S.Ag, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan H Simparudin SH, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, unsur Pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya. Sidang dipimpin Wakil Ketua II dan dihadiri para Anggota DPRD KLU.

Wakil Ketua II Mariadi menyampaikan pertangungjawaban Raperda ini merupakan tugas pemerintah daerah  yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bupati Djohan menyampaikan sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang APBD kepada DPRD yang memuat laporan keuangan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti diketahui, pada tanggal 10 Mei tahun 2021, BPK RI Perwakilan NTB telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 dengan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan diterimanya LHP ini, pemerintah daerah mengucapkan rasa syukur, karena Pemda KLU mendapatkan opini  WTP secara berturut-turut 7 kali. Tentu prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras dan tulus  ikhlas eksekutif dan legislatif yang terjalin harmoni dalam membangun daerah Tioq Tata Tunaq. Namun yang tidak kalah sulitnya, bagaimana bersama-sama bisa mempertahankannya.

"Beberapa upaya yang dilakukan Pemda untuk mempertahankan opini WTP antara  lain dengan memaksimalkan penggunaan sistim informasi  pengelolaan keuangan secara online. Mulai dari OPD sampai dengan pemerintah pusat. Integrasi dilakukan dari penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan," tuturnya.

Dalam pelaksanaan terhadap pertanggungjawaban APBD KLU tahun  2020, realisasi anggaran kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah memperbaiki sistem dan regulasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar dalam pertanggungjawabannya mendapat opini WTP yang implikasinya mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID) melalui peningkatan PAD.

"Pada tahun 2021, Pemda KLU memperoleh DID sebesar 36 miliar 840 juta rupiah lebih. Sebagai penghargaan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2021. Sedangkan belanja daerah mengalami penurunan sebesar 20,04 persen  dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan belanja daerah karena penyesuaian APBD atas penurunan penerimaan.

Lebih lanjut, Bupati Djohan menyatakan pada tahun 2020 Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi struktur APBD dan belanja pemerintah daerah. Penurunan realisasi belanja pada tahun 2020, lantaran adanya refocusing pagu belanja untuk penanganan pandemi. Pada sisi lain, kebijakan refocusing/realokasi belanja daerah, untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah berimplikasi pada belanja yang lebih efisien. (red)