Bupati Lotim Minta Bulog Dapat Menjadi Supplier Program BPNT





Bupati Lombok Timur Drs.HM Sukiman Asmy


Lombok Timur, (postkotantb.com) – Bupati Lombok Timur, Drs. HM Sukiman Azmy meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) mengambil alih kendali untuk menjadi supplier pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Salah satu alasan Bulog dipilih menjadi supplier karena stok beras yang ada di Bulog selama ini tidak pernah kosong. Sukiman juga menjamin kalau standar beras yang dikeluarkan oleh Bulog pastinya premium.

“Walaupun 100 ton kebutuhan BPNT ini, Bulog pasti akan sanggup melayani. Jadi tidak perlu lagi supplier kecil ini mencari beras ke penggilingan atau hingga ke luar kabupaten, karena Bulog sudah siap menyetok barangnya,” terang Sukiman, Selasa, (01/5).
Pergantian alih kendali tersebut dilakukan karena selama ini beras yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh supplier melalui agen tidak sesuai dengan kualitas standar yang diinginkan oleh pemerintah. Bahkan kata Sukiman, kebanyakan beras tersebut diambil dari luar

Tak hanya itu, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menerima beras dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ada dipasaran.

“Beras itu dibeli dengan harga Rp. 8 ribu, dijual kepada KPM itu Rp. 10 sampai dengan Rp. 11 ribu. Jadi 10 kilo itu para agen dan supplier sudah mendapatkan keuntungan sekian puluh ribu dari seorang KPM,” kata Sukiman menimpali.

Adanya temuan yang seperti itu, ia menyebutkan hal semacam itu tidak layak dilakukan oleh supplier ataupun agen. Karena apa yang diberikan kepada KPM seharusnya mempunyai standarisasi yang jelas, supaya tidak terkesan merugikan KPM.
Padahal, sedari dulu dirinya mengatakan beras yang diberikan itu harus beras premium, bukannya medium.
Meskipun diambil alih oleh Bulog, tetapi tidak akan mematikan supplier yang sudah ada. Menurutnya, supplier juga bisa membangun sinergitas dengan Bulog agar beras yang diberikan ke KPM sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah.

“Siapapun boleh menjadi supplier baik itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun Bulog agar terpenuhinya syarat standarisasi beras yang diterima oleh KPM,” ucapnya.

Bupati dengan tegas meminta, nantinya supaya Bulog mampu menjalin kerjasama dengan agen. Kemudian kerjasama itu akan difasilitasi oleh Bank BRI dan Dinas Sosial Lotim dan akan bertugas sebagai pengawas bagi para agen tersebut.
Nantinya, Bulog akan menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dengan agen. Bulog boleh sebagai supplier, bukan hanya supplier-supplier yang ada seperti sekarang ini. (wr-sid,iwan)