Desa Butuh Acuan Khusus Kelola Anggaran Desa Wisata

Naufar Furqony Farinduan

Mataram (postkotantb.com)- Bantuan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras,red) di 79 desa untuk desa wisata, dari pusat melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), mendapat respon dari DPRD NTB.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Naufar Furqony Farinduan, mengatakan, pemerintah pusat dalam menguncurkan bantuan anggaran senilai Rp. 400 hingga Rp. 600 juta, harus mempersiapkan acuan khusus.

"Sehingga desa dalam melaksanakan anggaran-anggaran ini tidak sporadik atau atas keinginan kepala desa. Apalagi hak pengelolaanya diserahkan ke desa, " ujarnya, Senin (7/6).

Sebaliknya, Politisi udayana ini tidak memungkiri kemampuan desa dalam mengelola anggaran. Kendati demikian, Kemampuan itu akan nampak di dalam acuan pelaksanaan diantaranya, juklak dan juknis yang telah disesuaikan dengan kearifan lokal.

Di sisi lain, lanjut Farin, acuan pusat jangan hanya berisikan tanggungjawab desa terhadap pelaksanaan fisik serta pengelolaan anggaran desa wisata. Sebab, kondisi pariwisata tengah merosot akibat pandemi Covid 19

Acuan yang ditentukan pemerintah pusat, harus teridentifikasi berbasis ekosistem pedesaan. Acuan tersebut kemudian diintegrasikan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.

"Sarpras itu subyek dan destinasi wisata adalah objeknya. Setelah sarpras bagaimana dengan outputnya. Jangan sampai acuannya hanya berbicara subyeknya saja," singgung Farin.

Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana merupakan stimulus bagi pengunjung wisata domestik. Sehingga,  Ekosistem wisata domestik harus terintegrasi dari satu spot ke spot lainnya agar berkesinambungan.

"Kita membutuhkan ekosistem, kalau di pariwisata namanya invicible Capital frame (kota yang tidak tampak,red) Bayangkan rantai bisnisnya di sektor pariwisata ini. Ketika kedatangan pengunjung tidak hanya datang mencari spot. Mereka datang tentu dengan biaya untuk transportasi, kuliner, penginapan dan oleh-oleh," imbuhnya.

"Ketika pengunjung datang akan tetapi kita tidak ada penginapan, kan gak ada kesan. Begitu juga kalau menginap, ketika keluar dari penginapan, mereka tidak menemukan hal yang berkesan untik dinikmati ya percuma," sambungnya.

Karenanya, dia berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan segala aspek termasuk penyesuaian visi ekosistem di daerah, Secara komprehensif. "Kekurangan kita adalah minimnya hubungan antara satu poin dengan poin yang lainnya," pungkasnya.(RIN)