Pertanggungjawaban APBD 2020; Bupati Sampaikan Pendapat Atas Raperda Inisiatif Dewan


 LOTENG, (postkitantb.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), menggelar rapat paripurna penjelasan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Loteng kemarin.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Loteng, M. Tauhid dan dihadiri para wakil- wakil ketua, anggota DPRD dan Bupati Loteng, serta kepala dinas lingkup pemkab Loteng. 

Ketua dewan Loteng M. Tauhid mengatakan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan APBD tahun 2020, diperlukan pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang subtansinya telah diatur undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara. 

Selanjutnya peraturan menteri nomor 21 tahun 2011 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

“Atas dasar beberapa aturan dan undang undang tersebut, maka APBD 2020 kepala daerah mempunyai tugas untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaannya, kepada DPRD dan secara resmi. Dan nantinya akan dijelaskan langsung oleh Bupati Loteng,”katanya. 

Sementara itu, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, S. IP., mengatakan sesuai aturan, Pemda dalam paripurna ini akan menyampaikan penjelasan perda terhadap ranperda sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari realisasi APBD Kabupaten Loteng tahun anggaran 2020. 

“Saya sampaikan laporan mengenai perda terhadap 3 Ranperda yakni laporan APBD, pengelolaan kearsipan, dan kabupaten layak anak tahun anggaran 2020. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan kabupaten Loteng sudah dilaksanakan dengan baik,”jelasnya.

Atas apa yang telah disampaikan tersebut, pihaknya berharap para anggota Dewan yang terhormat untuk bisa menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta laporan pengelolaan kearsipan dan kabupaten layak anak. 

“Saya berharap DPRD Loteng dapat menerima Ranperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja serta laporan pengelolaan kearsipan dan kabupaten layak anak”, pintanya. (AP)