![]() |
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB, Drs. H. Muzihir |
Mataram (postkotantb.com) - Kendati momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di NTB terlaksana 2024 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB mulai membaca bahwa pilkada ke depan akan berlangsung sengit.
Karena saat ini, antara Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil H. Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) terdapat sinyal akan pecah kongsi. Penilaian itu didasari adanya kesenjangan antara Zul-Rohmi. Hal demikian menunjukan, kedua figur tersebut, akan saling berhadapan.
"Saya melihat adanya ketidakharmonisan. Mungkin secara pribadi orang melihat keduanya baik-baik. Saya meyakini Zul dan Rohmi akan saling berhadapan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB, Drs. H. Muzihir, pekan lalu.
Kata Muzihir, berpecahnya Zul-Rohmi saat pilkada, disebabkan masing-masing tim pemenang menginginkan agar kedua calon tersebut maju untuk berkompetisi merebut kursi NTB 1. "Rohmi pasti nomor 1 dan Zul pasti Nomor 1," imbuh pria yang saat ini tengah duduk di kursi Wakil Ketua II DPRD NTB.
Hal menarik lainnya, lanjut dia, tidak ada program kerja yang dapat dijadikan unggulan untuk bahan kampanye. Sebab, menjelang akhir Pemerintahan Zul-Rohmi, diliputi pandemi Korona. Di mana seluruh aktivitas pelaksanaan program tidak membuahkan hasil yang maksimal.
Tentu, masalah ini cukup berpengaruh terhadap elektabilitas kedua figur itu. Padahal, kondisi tersebut tidak hanya di alami daerah NTB. Seperti halnya mantan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Ahyar, SH, MH.
"Kemarin diakhir masa jabatan Tuan Guru Bajang, NTB tertimpa Gempa. Najmul terkena imbas. Indikator keberhasilannya sulit diukur dan banyak orang kecewa, dikira Najmul tidak mau mengurus masyarakatnya. Padahal dananya terbatas," bebernya.
"Sekarang, apa yang bisa diandalkan oleh zul-Rohmi. Penangananya hanya Korona dan juga membuat elektabilitas kedua figur ini menurun. Tak hanya Zul-Rohmi, tidak ada satupun petahana di era pandemi ini keberhasilannya membanggakan. Bahkan kita yang ada di DPR RI, Provinsi, Kabupaten dan sejumlah kepala daerah Juga akan mengalami hal yang sama," sambungnya.
Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGh. Mahalli Fikri menilai, terlalu dini untuk dicermati terkait kondisi Pilkada 2024. Kendati demikian, pria yang duduk sebagai Ketua Komisi V DPRD NTB ini tidak menyalahkan, jika ada wacana atau dialog tentang kondisi Pilkada mendatang.
Dia mengingatkan, syarat pencalonan Pilkada mendatang tergantung terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Makanya kalau bicara Pilkada, dapat gak dia kursi besok. Kalau dia paham aturan kan gak keburu dia menyimpulkan. Membuat wacana atau diskusi itu boleh-boleh saja. Namun bagi saya sendiri, itu terlalu dini. Biarkan saja mengalir," singgungnya.
"Sekarang kita fokus bagaimana Pileg dan Pilpres 2024. Kalau sukses di sana, itu akan membuka sukses di Pilkada. Belum apa-apa kita sudah Patok Pilkada. Nanti nge-Blunder bikin bingung diri sendiri. Belum Lahir Kok sudah di akikah," sambungnya.
Soal target partai, pihaknya tengah menargetkan masuk di empat besar. Ada dua indikator yang berpengaruh antar lain, jumlah kursi dan pemilih yang signifikan.
Sehingga, partai berlambang mercy ini tengah menjalin konsolidasi dan memperbanyak keterlibatan tokoh masyarakat, selain melakukan sebanyak-banyaknya Figur potensial untuk persiapan menuju Pileg.
"Demokrat terbuka bagi siapa saja. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat partai," tandasnya.(RIN)
0 Komentar