 |
| Ketua DPRD Murnan Harits |
Lombok Timur (postkotantb.com)- Ketua DPRD Lotim Murnan Harits, S. Pd., meminta Pemda Lotim memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
''Yang kami minta dimaksimalkan itu PBB, MBLB, dan BPHTB yang memang sudah jadi dasar,'' kata Murnan Harits di Kantor DPRD Lotim, Rabu (28/7).
Lanjutnya, jika menilik sumber PAD dari sektor lain seperti jual beli atau pariwisata, rasanya tidak mungkin terlalu berharap. Apalagi di tengah wabah Covid-19, semua hampir tidak berjalan sesuai target atau macet. Otomatis semua berimbas ke sektor lain. Ditambah lagi dengan sektor ekonomi yang tidak berjalan sesuai harapan akibat Covid-19.
''Ekonomi kita sedang mandek ini. Sedang tidak berjalan. Kita lihat saja apa yang terjadi di pasar dan lingkungan kita, apalagi secara makro, mikro saja tidak jalan,'' ungkapnya.
Menurutnya, selain ketiga sektor dasar PAD di atas, masih banyak sumber PAD lain, namun disayangkannya Pemda belum bisa memaksimalkan. Ia mencontohkan, dari Dinas Peternakan dan Perdagangan misalnya, tinggal bagaimana Pemda mengelola dan mengintensifkan sumber-sumber itu.
''Cuma bagaimana cara mengintensifkan, itu saya rasa yang perlu,'' tandasnya.
Ketua DPRD Lotim dari Fraksi PKS itu juga menyebut, Pemda Lotim kurang koordinasi dengan pemerintah pusat terkait MBLB yang diambil dari daerah Lotim. Misalnya, sumber material proyek pemerintah seperti pasir yang diambil dari Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji untuk pembangunan sirkuit Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
''Misalnya sumber material; MBLB itu Lotim sumber utamanya yang di pembangunan prioritas pemerintah pusat. Cuma koordinasi yang kurang, banyak juga yang tidak membayar MBLB,'' pungkas Ketua DPRD asal Kecamatan Sakra Barat Lotim itu.(wan)
0 Komentar