Optimalisasi Kesehatan dan ekonomi Harus Jadi Skala Prioritas

Gubernur NTB memimpin Penanganan Covid-19 di gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, Kamis (22/07).

Mataram (postkotantb.com)- Selama masa PPKM darurat, Presiden Jokowi sudah mengingatkan untuk  memprioritaskan kesehatan dan nyawa masyarakat. Tapi di sisi lain, presiden juga mengingatkan agar tetap menjaga ekonomi masyarakat tetap berjalan. Menjaga keseimbangan kedua sektor ini tidak mudah. Tentu harapan ini  membutuhkan sinergi semua pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.

"Jangan sampai roda perekonomian masyarakat mati selama masa PPKM, terutama ekonomi masyarakat kecil agar tidak terganggu. Untuk itu, mudah-mudahan  prokes Covid-19 dapat ditingkatkan lagi," tegas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, Kamis (22/07).

Dr. Zul sapaan akrabnya menyebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi selama masa PPKM darurat, yakni memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bukan hanya berupa uang tunai. 

Tetapi akan diberikan tunjangan beras yang diambil dari para petani lokal masyarakat NTB. Dengan harapan harga yang tak diserap oleh Bulog dapat diserap oleh para pedagang kecil dan disalurkan kepada seluruh ASN lingkup Provinsi NTB. "Dengan langkah itu, semoga kita dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama para petani lokal. Tunjangan beras bagi ASN direncanakan akan mulai 01 Agustus 2021 mendatang," harap Dr. Zul.

Karenanya, Dr. Zul mengajak seluruh bupati walikota se-NTB untuk menyerap gabah petani, melalui pemberdayaan UMKM  lokal untuk beras kemasan yang dibeli oleh masing-masing ASN, di setiap kabupaten-kota. 

"Sehingga pemberdayaan UMKM lokal di NTB dapat kita pertahankan meski kita sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19," pinta gubernur.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,  Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan seluruh bupati walikota se-NTB, serta seluruh Forkompinda lingkup pemerintah Provinsi NTB.(DiskominfotikNTB/RIN)