11 Pejabat Pemprov NTB Dilantik

Pelantikan Pejabat di gedung Graha Praja Bhakti kantor Gubernur NTB, Kamis (12/08)

Sekda NTB: ASN Dituntut Lincah, Efektif dan Produktif

Mataram (postkotantb.com)- Sebanyak 11 Pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, resmi dilantik oleh Sekda Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, di gedung Graha Praja Bhakti kantor gubernur NTB, Kamis (12/08). Para pejabat yang dilantik diantaranya, empat pejabat Eselon II dan 7 pejabat Eselon III.

Dalam sambutannya, Sekda menuturkan, proses mutasi jabatan ASN, merupakan proses alamiah. Dengan tujuan menyegarkan serta meningkatkan efektivitas birokrasi, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, sebagai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

"Dalam daerah kita, memang birokrasi dituntut untuk mampu bergerak cepat, lincah, efektif dan produktif. Terlebih, ketika dalam situasi pandemi saat ini," ungkapnya.

Pejabat eselon II yang dilantik, yaitu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Ridwansyah yang sebelumnya menjabat, sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan di sekretariat daerah NTB. Kemudian sebagai Kepala BPBD NTB, H. Sahdan yang sebelumnya menjabat, Kepala Dinas PUPR NTB.

Selanjutnya, Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Zainal Abidin. Sebelumnya, menjabat sebagai Kalak BPBD NTB. Mantan Kepala Dinas ESDM, digeser menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB. Sementara, 7 pejabat eselon III lainnya mengisih berbagai jabatan yang ditetapkan.

Kata Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, dalam lingkungan kerja yang strategis dan mengalami perubahan yang seiring dengan meningkatkan harapan masyarakat. Sehingga, siap tidak siap, birokrat harus bekerja yang efektif dan produktif, dalam rangka mencapai target-target yang sudah ditentukan.

Birokrasi harus melakukan adaptasi mengantisipasi peluang dan tantangan yang terjadi untuk menghadapi wabah virus covid-19. "Semuanya membutuhkan sinergisitas kita untuk melayani disaat semua sangat terbatas," imbuhnya.

Selain itu, Sekda NTB mengingatkan terkait wacana yang sedang berproses dan segera akan final. Yakni, melakukan peminjaman penganggaran, di salah satu BUMN Menteri Keuangan. Dengan adanya pinjaman ini, diharapkan, proses pembangunan di NTB, dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Sebaliknya, dalam rangka menjaga momentum pembangunan, termasuk mengawal, merencanakan, melaksanakan, maupun memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam melakukan peminjaman anggaran dan lain sebagainya.

Tentu dibutuhkan langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

"Kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan sebuah output yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lebih daripada itu harus memastikan bahwa pinjaman dengan skema-skema yang ada bisa dipenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan," tutupnya.(DiskominfotikNTB/RIN)