 |
| SERTIJAB: Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc, menghadiri serah terima jabatan antara Kadis PUPR NTB yang baru, Ir. Ridwan Syah, M. SC, dengan mantan Kadis PUPR NTB, H. Sahdan, ST., MT., Senin (16/8). |
Gubernur NTB Perintahkan Kadis PUPR NTB Respon Cepat Laporan dan Aduan Masyarakat
Mataram (postkotantb.com)- Setelah pekan lalu dilantik Sekda NTB, Ir. Ridwan Syah, M. SC, Akhirnya resmi menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB, menggantikan H. Sahdan, ST., MT.
Peresmian itu pun, ditandai dengan digelarnya acara serah terima jabatan, di Kantor Dinas PUPR, Senin (16/8). Dalam sambutannya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc,. menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) agar merespon cepat semua keluhan dan aduan masyarakat, baik melalui media sosial, maupun laporan secara langsung.
salah satunya, kata dia, terkait soal infrastruktur yang menjadi wewenang Dinas PUPR. "Jalan rusak, irigasi tidak ada ataupun got tersumbat dan sebagainya, semuanya Dinas PUPR," cetusnya.
Masyarakat di bawah, menurut dia, tidak mau tahu, apakah yang dikeluhkan merupakan jalan desa, jalan tani atau jalan provinsi. Karena, yang dipertanyakan masyarakat adalah tanggung jawab seorang gubernur. "Pokoknya mau itu wewenang kabupaten atau kota, yang mereka tahu tentang mana tanggungjawab Gubernur. itu pertanyaan masyarakat," bebernya.
Sebaliknya, Bang Zul menilai, selama ini Dinas PUPR merupakan OPD yang paling lambat merespon keluhan masyarakat di media sosial. "Saya setiap hari memantau dan mejawab semua keluhan itu, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar. Namun tidak satupun direspon oleh PUPR," singgungnya.
Sekarang ini, lanjut dia, muncul istilah revolusi peningkatan harapan. Jabatan sebagai kepala daerah, baik itu bupati, walikota maupun gubernur hingga presiden, beda dengan era sebelum reformasi. Masyarakat di area pelosok yang telah didatangi langsung pemimpinnya, punya harapan yang tinggi terhadap pemimpin yang dipilih.
Karenanya, seorang pimpinan dituntut pengembangan yang lebih, demi merespon keinginan publik, dengan cepat. "Tidak lagi feodal seperti dulu, tetapi harus segera merespon dan menanggapi semua aduan dan keluhan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Kadis PUPR yang baru dilantik, Ir. Ridwan Syah, M. Sc., MM., M.Tp, menyebut, ada sebanyak 454 PNS dan 450 non ASN di Dinas PUPR, dengan motto, bekerja keras, bergerak cepat dan berpindah tempat, akan mengawal pembangunan infrasruktur di NTB.
"Saya bersama Pak Sahdan pernah bekerjasama selama 5 tahun. Hati dan dedikasi kami sejak awal ada pada dinas PUPR ini," kata mantan Asisten 2 Setda Provinsi NTB ini.
Sehingga, dia berkomitmen, sejumlah program dan pekerjaan yang belum rampung, serta yang menjadi keluhan masyarakat, akan segera diselesaikan dan direspon dengan cepat. "Tentunya dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan steakholder yang ada," tutupnya.
Senada disampaikan mantan Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST., MT., menyampaikan bahwa kehadiran gubernur pada kegiatan seperti ini merupakan spirit untuk ASN. "Untuk terus bekerja maksimal dalam membangun daerah. Maka, semangat ini akan dijadikan motivasi untuk menyelesaikan semua program dan target di BPBD Provinsi NTB," tutupnya.(DiskominfotikNTB/RIN)
0 Komentar